KUA PPAS Untuk APBD Perubahan Mulai Dibahas

Mataram (Suara NTB) –

DPRD Kota Mataram memulai pembahasan KUA PPAS untuk APBD perubahan 2015.  ‘’Ini masuk pembahasan hari kedua,’’ aku Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., kepada Suara NTB kemarin.

Dalam APBD perubahan 2015, anggaran Pilkada Kota Mataram menjadi prioritas disamping kebijakan umum perubahan APBD itu sendiri. Kebijakan umum perubahan ini akan menjadi dasar penentuan plafon anggaran. Selain anggaran, Dewan, lanjut Didi akan mencermati terjadinya perubahan pada aspek pendapatan. Yang mana peningkatan target atau penambahan anggaran dari aspek pendapatan seperti pajak, dan retribusi.

‘’Dari sumber mana saja peningkatan pendapatan itu, dari semua sumber bisa dikatakan mengalami penambahan,’’ ujarnya. Baik DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun pajak bagi hasil dan pendapatan lain-lain yang sah. Kecuali PAD dari sumber retribusi. Peningkatan itu, tentu sesuatu hal yang positif. Kondisi ini membutuhkan pencermatan terkait dengan sumber-sumber potensial yang tidak mengalami perubahan.

‘’Ini tentu memerlukan penjelasan lebih detail dari TAPD pada rapat gabungan nantinya,’’ kata orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini. Terhadap perubahan pembiayaan, sambung Didi, terkait beberapa hal di luar KPU, Panwaslu dan Polres. Dewan telah menetapkan prinsip angaran Pilkada bahwa secara umum tidak ada masalah.

Namun demikian, masih dibutuhkan pencermatan bagaimana menentukan standar anggaran yang memadai. ‘’Kalau memungkinkan dilakukan rasionalisasi,’’ pintanya. Termasuk aspek momentum penganggaran. Kalau dimungkinkan dianggarkan 2016, yang diperuntukkan untuk 2016, tidak perlu dipaksakan untuk dianggarkan dalam tahun 2015. Karena prinsip pengalokasian, untuk satu tahun anggaran. Meskipun ada kebijakan penggunaan anggaran multi years. Namun Dewan mempertimbangan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Untuk belanja lainnya, merupakan konsekuensi dari kebijakan yang terintegrasi dengan perencanaan nasional, provinsi dan kota Mataram. khususnya terkait dengan beberapa anggaran yang bersumber dari DAK dan program fisik lainnya. Sejalan dengan momentum agenda di daerah seperti MTQ 2016. Itu berkonsekuensi dengan anggaran yang sifatnya pembiayaan fisik untuk menunjang kegiatan tersebut. (fit)