Lokasi Masih Abu-abu

Banyak PKL Tak Ingin Naik Kelas Diduga Hindari Pajak

Mataram (Suara NTB) –

Salah satu aspirasi Apkli NTB maupun Kota Mataram agar difasilitasi permodalan supaya para PKL bisa naik kelas atau meningkat permodalannya, nampaknya bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Sebab, kata Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, HM. Kemal Islam dalam rapat kerja Pansus PKL dan KKU (Keamanan dan Ketertiban Umum) DPRD Kota Mataram, Sabtu (27/6), ada PKl yang justru tidak mau naik kelas. Hal ini lantaran PKL bersangkutan diduga menghindari pajak.

Ia mencontohkan PKL di depan Kantor Lurah Cakra Barat omzetnya bisa menyamai restoran yang membayar pajak. Karenanya ia berharap nantinya Perda PKL ini bisa maksimal, menjadi payung hukum dalam menata PKL. Selama ini, PKL berjualan seolah tidak mengenal tempat. Kemal mencontohkan saat car free day, sepanjang ruas Jalan Udayana itu berubah menjadi pasar tumpah. Pedagang berjualan hingga ke badan jalan.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Koperindag Kota Mataram, Wartan, SH., MH., bahwa dinamika PKL di Kota Mataram, berpacu. Apalagi sekarang muncul tren baru PKL berjualan menggunakan mobil. Ia mengakui, PKL yang ada di Kota Mataram, tidak ada kontribusinya terhadap daerah. ‘’40 persen PKL di Mataram berasal dari luar kota,’’ sebutnya.

Dalam penataan PKL, pihaknya masih kebingungan. Pasalnya lokasi PKL di Kota Mataram masih abu-abu. ‘’Mana yang boleh dan tidak, itu tidak jelas,’’ kata Wartan. Terkait penentuan titik-titik PKL, menjadi kewenangan Dinas Takowasbang (Tata Kota dan Pengawasan Bangunan) Kota Mataram. Ia tidak menampik, kemunculan PKL hampir merata di semua kecamatan yang ada di Kota Mataram.

Titik-titik yang digunakan PKL untuk berjualan tidak menutup kemungkinan merupakan kawasan yang dilarang. Sebab, belum lama ini pihak Balai jalan Nasional pernah menyinggung keberadaan PKL di Kota Mataram. Salah satunya PKL yang berjualan di sepanjang kawasan lingkar selatan, masih menggunakan trotoar jalan untuk menjajakan dagangannya.

Ketua Pansus PKL dan KKU DPRD Kota Mataram, HM. Husni Thamrin, MPd., mengatakan, penataan PKL harus mengedepankan estetika dan keindahan kota. ‘’Jangan di semua tempat ada PKL. Tentu ada kawasan yang tidak boleh,’’ tandasnya. (fit)