Safari Ramadhan Jangan Jadi Ajang Kampanye Terselubung

Mataram (Suara NTB) –

Menjelang pelaksanaan kegiatan safari ramadhan yang akan dilaksanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota Mataram, berbagai saran dan masukan terkait hal itu disampaikan kalangan Dewan. Karena jangan sampai kegiatan safari ramadhan menjadi ajang kampanye terselubung pasangan calon tertentu.

Anggota DPRD Kota Mataram dari PKS Parhan, SH., kepada Suara NTB di ruang kerjanya mengatakan, setiap kali ramadhan, permintaan dari masyarakat agar Walikota maupun Wakil Walikota Mataram melakukan safari ramadhan di kelurahan mereka, terus mengalir. Karenanya, Walikota maupun wakil Walikota Mataram diminta selektif memilih kelurahan yang akan dikunjungi dalam kegiatan safari ramadhan.

Mengingat Walikota dan Wakil Walikota akan maju kembali dalam Pilkada Kota Mataram, ia pun mengingatkan agar pasangan dengan sebutan Aman ini, melaksanakan kegiatan safari ramadhan secara professional. ‘’Harus dipisahkan mana kegiatan sebagai kepala daerah dan mana kegiatan sebagai bakal calon,’’ pintanya. Selain itu, Parhan juga meminta Walikota Mataram dan Wakil Walikota menghindari penyebutan kata aman.

‘’Jadi kata-kata yang menokohkan dirinya sebagai calon, itu harus dihindari,’’ imbaunya. Ditempat terpisah, wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., yang juga anggota Dewan dari Fraksi Gerindra mengingatkan kegiatan safari ramadhan jangan sampai ternodai kesakralannya dengan praktik-praktik kampanye terselubung.

Ia tidak menampik, banyaknya permintaan dari masyarakat untuk kegiatan safari ramadhan. Karenanya, ia mewanti-wanti pasangan calon tertentu agar tidak memanfaatkan momentum safari ramadhan ini untuk start lebih dulu. Pemberian bantuan kepada masyarakat, sepanjang sesuai aturan, Pemkot Mataram memang punya hak untuk mengeluarkan bansos untuk masyarakat.

Muhtar mengapresiasi kunjungan Walikota dan Wakil Walikota ke kelurahan-kelurahan dalam rangka safari ramadhan. ‘’Baguslah kalau begitu. Kita berharap jangan hanya saat bulan ramadhan saja seperti itu,’’ ucapnya. Pemerintah harus berkelanjutan melihat masyarakat. ‘’Bila perlu Jumatan juga keliling. Itu juga yang kita harapkan,’’ cetusnya.

Muhtar meminta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan kepada masyarakat bahwa bantuan yang dibawa bersumber dari APBD Kota Mataram, sehingga masyarakat tidak salam faham. (fit)