Harus Jadi Rujukan Kebijakan

LAPORAN Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 dan penyampaian nota keuangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2015 tidak sedikit mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Kota Mataram. Terutama dari Fraksi Partai Golkar. Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Abdul Malik, S.Sos., dalam pemandangan umum fraksi partai berlambang pohon beringin baru-baru ini mengapresiasi hasil audit laporan keuangan oleh BPK RI dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

‘’Ini merupakan harapan kita yang telah lama tertunda,’’ cetusnya. Capaian prestasi ini, sambung Malik, diharapkan akan berdampak positif terhadap semakin meningkatnya kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Fraksi partai Golkar, kata Malik berharap keberhasilan mendapat opini WTP menjadi rujukan dalam mengambil segala kebijakan.

Untuk memantapkan ke arah tersebut, Fraksi Partai Golkar, katanya, mendukung upaya pemantapan penerapan accrual basic system, pemantapan manajemen pengelolaan aset daerah, perluasan cakupan CMS (Cash Manjemen System), peningkatan kapasitas, profesionalisme dan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah.

Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam kerangka penguatan sistem reformasi birokrasi yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi eksekutif yang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan kemasyarakatan dengan memperoleh berbagai kemajuan dan capaian kinerja/performa pemerintahan yang sangat progresif.

Seperti realisasi keuangan Rp 1,44 triliun lebih atau 88,72 persen dari anggaran Rp 1,177 triliun lebih. Ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun anggaran 2013 sebesar 86,41 persen. Kemampuan menutup defisit anggaran sebesar Rp 121,808 miliar lebih bersumber dari Silpa dan belanja pinjaman daerah. Ini lanjut, Malik, menunjukkan pengelolaan keuangan yang sehat dan positif.

Dikatakan anggota Komisi II DPRD Kota Mataram ini, terhadap realisasi pendapatan Rp 1,83 triliun lebih atau 102,63 persen. Capaian realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian realisasi tahun anggaran 2013 sebesar 100,11 persen. Terhadap realisasi PAD Rp 202,584 miliar lebih menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 yang tercatat Rp 139,877 miliar lebih. (fit)