Pertanyaan Fraksi Banyak Tak Terjawab

Eksekutif Fokus Klarifikasi Dugaan APBD Ganda

Mataram (Suara NTB) -

Eksekutif nampaknya benar-benar memanfaatkan agenda paripurna untuk mengklarifikasi APBD Kota Mataram tahun anggaran 2015 yang diduga ganda. Sampai-sampai, banyak pertanyaan fraksi yang tidak terjawab pada agenda rapat paripurna beragendakan jawaban eksekutif.

Dari tujuh fraksi di DPRD Kota Mataram, lima fraksi utuh ditambah dua fraksi gabungan, eksekutif hanya menjawab dua dari lima pertanyaan yang diajukan fraksi PDI Perjuangan. Sementara itu, lima pertanyaan yang diajukan fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram sama sekali tidak ada yang dijawab. Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, SH., Selasa sore, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., yang mewakili Walikota Mataram menjawab pertanyaan Fraksi PDI Perjuangan terkait maraknya pelanggaran tata ruang.

Katanya, Pemkot Mataram sedang melakukan kajian akademik terhadap rencana revisi tata ruang dengan dasar kondisi eksis saat ini. Guna pemenuhan ketersediaan 30 persen RTH (ruang terbuka hijau) kajian akademis yang dilakukan Pemkot Mataram berbasis sistem informasi geografis. Dengan kajian ini, menurut Sekda, diharapkan ketersediaan regulasi yang memenuhi standar penetapan tata ruang yang ideal. Apalagi Mataram telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional sekaligus Mataram metro.

Secara paralel akan dilakukan penyusunan rencana detail tata ruang Kota Mataram. Terkait upah tenaga harian yang masih menerima upah dibawah UMR (Upah Minimum Regional), menurut Sekda didasarkan pada ketersediaan dana dalam APBD. ‘’Dan setiap tahun kita telah menaikkan upah harian secara bertahap, sesuai kemampuan keuangan daerah,’’ pungkasnya.

Sementara itu, terkait dugaan APBD ganda dijelaskan dalam lima halaman pidato jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Eksekutif mengklarifikasi dugaan APBD ganda itu dalam 14 poin penjelasan. Antara lain, antara postur APBD sementara dengan APBD final terdapat perbedaan Rp 13.801.871.522,85 pada sisi pendapatan dengan rincian penambahan PAD BLUD Rp 6.892.000.000,00 dan reumbesment hibah PDAM Rp 6.000.000.000,00 serta tambahan bagi hasil dari provinsi Rp 909.871.522,85, sedangkan pada sisi belanja terdapat penambahan Rp 29.470.137.482,85 yang dipergunakan untuk pembangunan ruang kelas baru, penambahan dana sertifikasi guru dan non sertifikasi guru, pembangunan sarana prasarana jalan, belanja operasional BLUD dan program kegiatan SKPD lainnya.

Seperti diketahui, tiga fraksi yakni fraksi PDIP, Demokrat dan Gerindra dengan total kursi 14, menolak menghadiri paripurna itu. Mereka telah mengajukan nota keberatan ke Sekretariat DPRD Kota Mataram. (fit)