Anggarkan Rehab MWP
FASILITAS
publik yang dibangun Pemkot Mataram namun masih mangkrak hingga saat ini,
menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH.
Diantaranya adalah MWP (Mataram Water Park) dan dan THR Loang Baloq yang rencananya
akan dijadikan ruang terbuka hijau.
Untuk
memfungsikan kedua fasilitas itu, akunya, memang tidak terlepas dari anggaran. ‘’Jangan
hanya wacana digaungkan, tidak melihat pos-pos anggaran ditempatkan di mana.
Karena di Kota Mataram ini banyak kegiatan untuk hajatan masyarakat. Untuk
infrastruktur maupun penerangan jalan,’’ terang Syamsul. Apalagi dalam suasana
Pilkada seperti sekarang ini, lanjutnya, muatan politiknya sangat tinggi
terkait anggaran.
Mengenai
pengelolaan Loang Baloq pascaditinggal PT.MMS (Mas Murni Sejahtera) yang
menurut eksekutif akan dikelola sendiri, akan dipertanyakan oleh Komisi III,
sejauh mana progresnya. Sedangkan mengenai MWP, menurut Syamsul memang sudah
terkesan keliru dari awal. ‘’Jangan mendesain sesuatu itu, besar pasak daripada
tiang,’’ cetusnya.
Untuk
rehab MWP yang dianggarkan tahun 2015 senilai Rp 200 juta, dinilai sia-sia.
‘’Untuk ongkos saja tidak cukup,’’ imbuhnya. Syamsul mencontohkan rehab ruangan
teater di Taman Budaya NTB, menelan anggaran sampai Rp 5,2 miliar. ‘’Kalau Rp
200 juta – Rp 500 juta, sia-sia. Idealnya di atas Rp 1 miliar. Itu baru ada
niat baik dari Pemkot, tidak setengah-setengah,’’ katanya.
Politisi
Nasdem ini berharap Bappeda Kota Mataram melihat langsung ke lokasi, baru
membagi anggaran rehab. Ia menyayangkan mangkraknya MWP karena itu adalah
simbol fasilitas olahraga. Terlebih pembangunan MWP telah menelan anggaran yang
cukup besar lantas tidak berfungsi sampai sekarang. ‘’Setelah jadi, MWP ini
tidak pernah difungsikan,’’ sesalnya.
Kalaupun
kurang syarat kedalaman kolam untuk standar nasional tidak terpenuhi, mestinya
Pemkot Mataram segera menempuh solusi lain. Supaya, ada PAD yang bisa menunjang
untuk Kota Mataram. Sayangnya, antara perencanaan dengan teknis pelaksanaan di
lapangan tidak sinkron. ‘’Yang satu menganggarkan Rp 200, teknisnya di lapangan,
anggaran itu tidak sesuai kebutuhan,’’ ujarnya.
Comments