Beri Kesempatan

WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I  Wayan Sugiartha memaklumi pro kontra yang muncul terhadap kehadiran Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi. Apalagi Penjabat Walikota Mataram hadir dengan sejumlah program. Mulai dari kebijakan memangkas jam kerja PNS dari enam hari kerja menjadi lima hari kerja. Kemudian kebijakan pemberlakuan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah), rencana pembentukan Perusda parkir dan pasar serta mengubah pasar Panglima Cakranegara menjadi lokasi pembangunan perkantoran.

Menurut Wayan Sugiartha, terkait beberapa kebijakan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani yang berhubungan dengan kewenangan, pasti sudah diketahuinya. ''Mengenai kewenangan, saya rasa beliau tahu dirilah kewenangan beliau sampai di mana, batasan beliau sampai di mana saya rasa beliau tidak usah diajar,'' tuturnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (25/8).

Kalau dilihat dari latar belakang Penjabat Walikota Mataram adalah seorang birokrat, tentunya sudah memahami aturan. Mengenai beberapa program, saat rapat koordinasi sudah disampaikan. Di mana sebelum program itu dilaksanakan, tentu harus ada kajian dari segala aspek.  Baik aspek yuridis, sosiologi dan ekonomi.

Untuk itu, politisi PDIP ini mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Penjabat Walikota Mataram untuk melakukan kajian - kajian bersama timnya. Dewan pun, lanjutnya akan meminta dilakukan pemaparan di parlemen. Kalau nantinya hasil kajian tidak memungkinkan untuk melaksanakan program dari Penjabat Walikota Mataram, tentu tidak akan disetujui.

''Untuk itu kasihlah kesempatan dulu untuk menyusun program yang lebih baik,'' pintanya. Saat pemaparan di DPRD Kota Mataram nantinya, seluruh anggota Dewan berkesempatan bertanya seluas-luasnya kepada eksekutif. Dalam mewujudkan program yang diajukan Penjabat Walikota Mataram, demikian Wayan Sugiartha, diyakini akan ada kajian mendalam.

Apakah dilaksanakan secara keseluruhan atau secara bertahap. Mengenai wacana yang dilempar kepada publik, Wayan Sugiartha yakin ada alasannya. ''Bisa jadi itu untuk mendapatkan masukan dari masyarakat,'' pungkasnya. Kalau ada pihak yang mempertanyakan anggaran untuk program itu, menurutnya, itulah pentingnya dilakukan kajian.

''Kalau anggaran tidak memungkinkan, kan kita bisa menolak. Tidak dipaksa untuk menerima,'' tandasnya. (fit)