Harus Ditangani Satu SKPD
DATA
kemiskinan yang berbeda antara satu SKPD dengan SKPD lain lingkup Pemkot
Mataram, disayangkan anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE.
‘’Masalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan kalau mau fokus sejatinya
harus ditangani oleh satu SKPD,’’ tuturnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (18/8).
Hal
ini dimaksudkan salah satunya untuk antisipasi data kemiskinan yang beragam
seperti sekarang ini. Sebetulnya kalau data kemiskinan ini dikelola oleh
masing-masing SKPD tidak akan menjadi masalah sepanjang sumber data itu berasal
dari satu instansi. ‘’Untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, kita berharap
dikelola oleh satu SKPD saja,’’ imbuhnya.
Ia
tidak menampik adanya fenomena pemberian bantuan bagi warga miskin sebagai
bentuk intervensi kemiskinan, justru menyasar orang sama, meskipun dilakukan
oleh SKPD berbeda. Menurut politisi PAN ini, lembaga yang paling diakui
validitas datanya adalah BPS. ‘’Mestinya kita harus mengacu ke sana tanpa kita
berasumsi bahwa data yang paling valid adalah ini dan ini. Tapi tetap pada
institusi yang memiliki kewenangan dan itu dibentuk oleh negara,’’ terangnya.
Sehingga,
lanjut Suriadi, kalau mengacu pada sumber data yang valid dan benar, maka
itulah yang digunakan sebagai rujukan intervensi kemiskinan. Ke depan, ia
berharap kondisi ini menjadi catatan bersama agar penanganan kemiskinan
terpusat di satu SKPD saja. Ini dibarengi dengan pemberian anggaran
penanggulangan kemiskinan untuk satu SKPD saja.
Kondisi
saat ini dimana anggaran penanggulangan kemiskinan masih ‘’tercecer’’ di
sejumlah SKPD menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya penanganan
kemiskinan di Kota Mataram. Hanya saja terkadang penanganan kemiskinan kerap
menggunakan pendekatan pendidikan, kesehatan, pendekatan fisik bangunan rumah
maupun pendekatan perencanaan.
Comments