Maksimalkan Satpol PP

PANSUS KKU (Keamanan dan Ketertiban Umum) DPRD Kota Mataram telah merampungkan pembahasan Raperda KKU. Raperda yang siap diparipurnakan ini menitikberatkan bagaimana memaksimalkan peran Satpol PP. Ketua Pansus KKU DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (24/8) mengungkapkan, peran Satpol PP di Kota Mataram belum dimaksimalkan.

Baik dari segi penganggaran maupun pengamanan eksekusi seluruh produk hukum. ‘’Itu yang kita lihat. Sebenarnya Satpol PP ini bisa memanggil SKPD,’’ ucapnya. Husni tidak menampik fenomena yang terjadi di Kota Mataram justru berkebalikan. Dimana SKPD yang kerap memanggil Satpol PP. Hal ini sangat disayangkan. Pasalnya Satpol PP kota Mataram seolah tidak memahami peran mereka.

Pertama, Satpol PP harus memiliki kesadaran bahwa institusi mereka memiliki peran yang lebih banyak daripada SKPD lainnya. Dan, Satpol PP juga bisa memanggil SKPD, bukan malah sebaliknya. Husni Thamrin melihat ada kecenderungan Satpol PP Kota Mataram belum mengetahui tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mereka. ‘’Sehingga kok kelihatannya Satpol PP ini dipanggil-panggil sama SKPD, padahal seharusnya mereka (Satpol PP, red) yang memanggil,’’ ujar politisi PPP ini.

Ketika SKPD belum mengeksekusi setiap produk hukum yang mereka buat, maka Satpol PP yang bertugas memanggil SKPD berikut melakukan penertiban. Untuk itu, Pansus KKU DPRD Kota Mataram meminta SKPD dalam hal ini Penjabat Walikota ataupun Sekda, medudukkan tupoksi Satpol PP. Sehingga, produk peraturan daerah yang telah dilahirkan bisa terlaksana secara maksimal.

Husni mengatakan, memaksimalkan tupoksi Satpol PP sudah pasti akan berimplikasi pada penganggaran. ‘’Itu yang kita minta. Satpol PP menyusun anggaran, kalau bisa di ABT (APBDP, red) dan Penjabat Walikota harus menganggarkan, karena tugas mereka (Satpol PP) sangat banyak,’’ terangnya.

Jangan sampai, anggaran selalu menjadi kendala Satpol PP ketika akan melaksanakan tupoksi. Karena bagaimanapun, jiwa dari eksekusi produk hukum itu, letaknya di Satpol PP. ‘’Kalau Pol PP tidak dianggarkan, tidak ada program, ya tidak akan bisa. Seperti Perda Miras,’’ tandasnya. (fit)