Persepsi Harus Sama

MANDEKNYA pembahasan APBDP Kota Mataram, nampaknya menjadi pelajaran berharga bagi DPRD Kota Mataram. Sehingga, dalam rapat Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram Rabu (26/8), anggota Banggar DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., menyarankan agar semua anggota DPRD Kota Mataram menyamakan persepsi terkait KUA PPAS RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2016.

‘’Supaya kejadian (mandeknya pembahasan APBDP, red) yang sudah-sudah tidak terulang kembali,’’ ujarnya dalam rapat Banggar yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. Dikonfirmasi lebih lanjut, Parhan mengungkapkan, kalaupun nantinya ada perbaikan ataupun perubahan dalam APBD, haruslah menjadi kesepakatan bersama.

Supaya di kemudian hari tidak ada lagi beda pemahaman antara anggota Banggar yang satu dengan anggota Banggar lainnya. ‘’Kalau APBD itu sudah selesai kita bahas, maka pemahaman kita tentang APBD itu harus sama. Terutama teman-teman di anggota Banggar dan juga teman-teman anggota Dewan yang lain,’’ terang politisi PKS ini.

Boikot pembahasan APBDP Kota Mataram tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh tiga fraksi yakni Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra karena dugaan APBD ganda, cukup menjadi pelajaran bagi DPRD Kota Mataram secara institusi. Parhan khawatir kalau hal-hal semacam itu (boikot pembahasan APBD, red) terulang kembali, penganggaran akan terganggu.

Kalaupun dalam pembahasan nantinya ditemukan ada persoalan, maka hal itu sebaiknya di selesaikan secara internal. ‘’Kita harus selesaikan dulu persoalan itu, baru kita (Dewan, red) ekpos ke luar bahwa inilah hasil kesepakatan Dewan dengan eksekutif,’’ imbuhnya. Namanya kesepakatan, lanjut Parhan, mestinya tidak lagi ada hal-hal yang perlu dipersoalkan terkait hasil pembahasan.

Pasalnya, pembahasan dilakukan secara bersama-sama, di mana perwakilan dari semua fraksi ada di Banggar. Apa yang menjadi hasil pembahasan, tentu menjadi kewajiban anggota fraksi yang diutus itu untuk menjelaskan kepada internal fraksinya. Kalau masih ada anggota Dewan yang tidak mengetahui informasi terkait hasil pembahasan, mungkin saja, kata Parhan, ada yang salah dalam memberikan informasi sehingga terjadi beda pemahaman.

Ia berharap pembahasan APBDP dilakukan dengan sungguh-sungguh dan teliti sehingga dapat melahirkan kebijakan APBD yang bisa dinikmati masyarakat. (fit)