Tak Cukup Sosialisasi

Demokrat, PDIP dan Gerindra Minta APBD 2015 Diaudit BPKP dan Inspektorat NTB 

Mataram (Suara NTB) -

Penetapan perubahan APBD Kota Mataram 2015 masih menemui kendala. Sosialisasi APBD 2015 yang digelar DPRD Kota Mataram Kamis (13/8) yang mungkin dihajatkan dapat menjadi ''pintu'' sahnya penetapan perubahan APBD 2015 ternyata tak mampu ''menaklukan'' fraksi Demokrat, PDIP dan Gerindra.

Setelah mendengar penjelasan panjang lebar dari Sekda Kota Mataram yang juga Ketua TAPD, Ir. HL. Makmur Said, MM., satu per satu anggota dari tiga fraksi itu meminta ada tindak lanjut konkret dari dugaan APBD ganda tersebut. Diawali anggota Fraksi Demokrat I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kota Mataram agar terhadap APBD Kota Mataram 2015 yang masih kontroversi supaya dilakukan audit investigasi oleh BPKP maupun Inspektorat Provinsi NTB.

Usul Gus Hari ini diamini oleh tiga fraksi yang sedari awal mengkritisi dua versi nominal pada APBD 2015. Menurut Ketua Fraksi PDIP, I Gede Wiska, SPt., hasil audit investigasi ini nantinya dapat dijadikan dasar tidak hanya bagi tiga fraksi tapi juga DPRD Kota Mataram untuk menetapkan perubahan APBD 2015. Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Gerindra Drs. Ketut Sugiarta dan beberapa anggota Fraksi Demokrat maupun PDIP seperti Ehlas, SH., dan I Wayan Wardana, SH.

Menurut mereka harus ada legal opinion dari lembaga berwenang seperti BPKP dan juga Inspektorat. ''Kita tidak ingin terseret membahas hal yang belum jelas kebenarannya karena risiko hukum sudah menunggu kita di belakang hari,'' ucap Wiska. Bahkan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Drs. HM. Zaini mengusulkan hal ini tidak hanya diaudit investigasi oleh BPKP dan Inspektorat NTB tapi dikaji juga secara khusus di internal Dewan.

Zaini mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kota Mataram agar Dewan membetuk Pansus guna mengkaji lebih dalam mengenai hal ini. Usul, saran maupun kritikyang disampaikan tiga fraksi itu sempat ditanggapi oleh beberapa anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar, PPP dan GNB. Menurut anggota Fraksi Partai Golkar Drs. HM. Noer Ibrahim, apa yang disampaikan Sekda mengenai selisih nilai APBD Kota Mataram karena adanya tambahan pendapatan, telah sesuai mekanisme.

‘’Kalau memang itu dianggap keliru, Pak Muhtar (wakil Ketua DPRD Kota Mataram, red) yang waktu itu hadir di Provinsi kenapa diam saja. Itu kami sesalkan,’’ ucapnya. Ketua Fraksi PPP, Drs. HM. Husni Thamrin mengatakan, apa yang menjadi usulan tiga fraksi perlu juga diakomodir. Ia menilai munculnya persoalan ini karena tidak adanya kesepahaman Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram.

‘’Pemprov bertanggungjawab memanggil kepala daerah dan juga Sekda kalau memang ada yang keliru, jangan justru diblow up sehingga jadi blunder,’’ katanya. Ia melihat ada dua variabel dalam mencuatnya dugaan APBD ganda ini. Pertama variabel substantif dan kedua variabel politis. Sementara itu, di akhir sosialisasi itu, anggota Dewan dari Fraksi GNB Syamsul Bahri meminta kepada semua anggota Dewan setelah audit investigasi yang dilakukan lembaga berwenang nantinya, jangan lagi ada data-data baru yang membuat penetapan kembali tertunda.

Sebelumnya, Sekda Makmur Said dalam penjelasannya mengungkapkan halyang sama seperti yang telah disampaikannya dalam jawaban eksekutif beberapa waktu lalu. Terhadap usulan-usulan yang mengemuka dalam sosialisasi APBD 2015 itu, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menyetujui usulan agar dilakukan audit investigasi oleh BPKP maupun Inspektorat Provinsi NTB. (fit)