APBDP Harus Segera Diselesaikan

TURUNNYA hasil supervisi APBD Kota Mataram tahun anggaran 2015 dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) NTB, membawa angin segar terhadap kelesuan program sejumlah SKPD lingkup Kota Mataram. Pasalnya, sejak penolakan tiga fraksi masing-masing fraksi PDI perjuangan, fraksi Demokrat dan fraksi Gerindra DPRD Kota Mataram  tanggal 27 Juli 2015 lalu, praktis pembahasan APBDP mandek.

Dampaknyapun cukup berantai. Rata-rataSKPD yang memiliki program yang dibiayai melalui APBDP mengeluhkan kondisi tersebut. Bagaimana tidak, sejumlah program mereka terpaksa tidak dapat berjalan lantaran terganjal anggaran. Bukan hanya proyek jalan menuju ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan terganggu. Sejumlah SKPD lingkup Kota Mataram mengeluh. Program mereka terpaksa diundur bahkan tidak bisa dieksekusi.

Anggaran paling banyak ditunggu adalah, persiapan festival hortikultura tanggal 10 Oktober mendatang dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan sekitar Rp 500 juta. Pengadaan komputerisasi online dan lain - lain milik Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Rp 100 juta lebih serta program lainnya di sejumlah SKPD.

Anggaran Rp 500 juta yang diajukan Dinas PKP Kota Mataram untuk kebutuhan honor penjaga keamanan selama dua bulan, biaya pengerukan serta instrumen lainnya. Demikian pula BPMP2T Kota Mataram, terpaksa harus mengundur program yang seharusnya dieksekusi awal triwulan ketiga. Padahal, telah dihajatkan untuk pengadaan pengurusan izin secara online. Dimana sarana pendukung seperti komputer dan server direvisi pada APBDP nilainya sekitar Rp 100 juta.

Meski kini hasil supervisi APBD 2015 oleh BPKP telah terbit, tetapi sejumlah SKPD pesimis dapat mengejar target waktu yang tersisa. Seperti disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura yang pesimis proyek Rp 4 miliar itu bisa dikerjakan. Mengingat penyelenggaraan festival hortikultura nasional beberapa pekan lagi.

Sekarang, setelah hasil supervisi itu ada, pihak-pihak terkait harus cepat menindaklanjuti. Karena salah satu catatan dari BPKP agar Pemkot Mataram segera membahas APBDP. Apalagi tenggat waktu yang tersisa juga semakin sempit. Kondisi ini harus dipahami oleh eksekutif dan juga legislatif yang telah bersama-sama menghendaki adanya supervisi APBD Kota Mataram 2015 sebagai dasar pembahasan APBDP.

Semua kalangan berharap eksekutif maupun legislatif menyegerakan melakukan pembahasan APBDP agar program-program yang mandek, dapat kembali berjalan normal. Apalagi Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi maupun Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi menjanjikan dalam waktu dua pekan setelah terbitnya hasil supervisi, pihaknya bakal merampungkan pembahasan APBDP. Jangan lagi ada tarik ulur kepentingan yang ujung-ujungnya dapat merugikan masyarakat. Sebab, kalau pembahasan APBDP tertunda kembali, dapat menjadi preseden buruk, bagi Kota Mataram, terlebih DPRD Kota Mataram. (*)