MWP Harus Punya Payung Hukum

RENCANA Pemkot Mataram seperti diungkapkan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., yang akan mengadakan beauty contest terhadap pengelolaan MWP (Mataram Water Park) yang sudah cukup lama mangkrak, mendapat tanggapan positif dari kalangan legislator Lingkar Selatan. Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (16/9) tidak menampik MWP yang sudah menghabiskan dana besar, tidak termanfaatkan dengan baik.

‘’Ini memang harus ada terobosan dari Pemkot Mataram untuk menyikapi mangkraknya MWP sebagai sarana publik,’’ tuturnya. Karena hajat awal dibangunnya MWP adalah penyediaan kolam untuk latihan bagi atlet renang. Namun karena syarat tidak terpenuhi, maka Pemkot Mataram sebaiknya memang harus cepat mengambil langkah-langkah strategis.

Misalnya, terhadap kolam yang sudah ada, bisa dibagi untuk kolam anak-anak, remaja dan dewasa. ‘’Saya kira, kalau ini dituangkan dalam bentuk beauty contest, sangat baik sekali,’’ cetusnya. Pihak ketiga diyakini mampu memikirkan alternatif karena memang lokasi MWP sangat memungkinkan. Selain car free day dan pusat kegiatan masyarakat atau pusat kuliner, maka fasilitas olahraga juga harus ada.

Sehingga hal ini harus menjadi pemikiran Pemkot Mataram. ‘’Jangan sampai fasilitas yang berbiaya besar, dibiarkan mangkrak begitu saja,’’ sesalnya. Harus ada regulasi yang jelas terkait MWP. ‘’Jadi harus ada win-win solution,’’ ucap Ismul. Terkait bagi hasil nantinya, lanjut politisi PKS ini, harus ada evaluasi terus menerus.

Yang jelas, Dewan menginginkan, jangan sampai dana yang sudah mengalir besar, justru tidak memberikan kontribusi yang jelas terhadap Kota Mataram. Namun, manakala Pemkot Mataram telah menetapkan MWP sebagai sarana umum, maka harus ada payung hukum. Sehingga Mataram merasa aman berinvestasi di Kota Mataram.

Sejauh ini, kata Ismul, Dewan belum mendengar bagaimana komitmen Pemkot mataram terhadap pengelolaan MWP. ‘’Yang terakhir kita menganggarkan kecil sekali,’’ imbuhnya. Itupun belum jelas, akan dibawa kemana MWP. Belum ada perubahan mainset menyediakan fasilitas untuk atlet kemudian diubah menjadi fasilitas publik.

Bahkan hal yang cukup mengganggu terkait MWP, belum mampu diselesaikan. Seperti SKPD mana yang diberikan kewenangan mengelola MWP. Kenyataannya sekarang untuk pemeliharaan MWP saja, anggaran masih nyantol di beberapa SKPD. (fit)