Lihat Kemiskinan Secara Konkret

WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha menyayangkan gambaran penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram. Pasalnya, dengan anggaran penanggulangan kemiskinan yang mencapai puluhan miliar rupiah, angka kemiskinan justru menunjukkan adanya kenaikan.

‘’Kita sayangkan kalau terjadi seperti itu,’’ cetus Wayan Sugiartha menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (26/10). Menurutnya, rapat penanggulangan kemiskinan tidak perlu terlalu sering. ‘’Rapat itu cukup sekali dua kali saja. Yang penting bagaimana tindakan riil di lapangan,’’ terangnya.

Namun demikian, kalau memang terjadi peningkatan angka kemiskinan di Kota Mataram, politisi PDI Perjuangan ini meminta eksekutif mengidentifikasi akar masalahnya. ‘’Peningkatannya ini karena apa. Apakah ada perubahan indikator atau apa,’’ tanyanya. Terkait jumlah anggaran penanggulangan kemiskinan, Dewan dalam hal ini, lanjutnya, tidak melihat besar kecilnya anggaran tersebut.

‘’Yang penting adalah kita melihat bagaimana kenyataan di lapangan,’’ imbuhnya. Setelah mengetahui bagaimana kondisi nyata di lapangan, barulah anggaran penanggulangan kemiskinan dapat dikalkulasikan secara konkret. ‘’Jangan bekerja hanya dari belakang meja saja,’’ sindirnya.

Wayan Sugiartha menyarankan kepada tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kota Mataram agar tidak terlalu terpaku pada hasil rapat semata. Kondisi di lapangan, sejatinya lebih penting untuk dicermati. Supaya, kebijakan yang diambil juga tidak keliru. Ia khawatir, kalau TKPK tidak melihat kondisi kemiskinan secara nyata di lapangan, kalkulasi anggaran penanggulangan kemungkinan tidak akan akurat.

‘’Kalau memang anggarannya kurang, bukan tidak mungkin akan ditambah,’’ katanya. Menurut Wayan Sugiartha, yang menjadi akar masalah adalah berapa sesungguhnya jumlah sasaran rumah tangga miskin dan bagaimana jalan keluarnya. TKPK, katanya, harus memiliki gambaran yang jelas terkait hal itu.

Ia melihat, dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram, koordinasi antar SKPD masih lemah. Padahal, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Ada kesan, penanggulangan kemiskinan oleh SKPD masih berjalan sendiri-sendiri. Bahkan disinyalir standar kemiskinan yang dipegang SKPD yang satu dengan SKPD lainnya berbeda.

Wayan Sugiartha juga menyesalkan pada saat pendataan, tiba-tiba banyak masyarakat yang mengaku miskin. ‘’Sehingga masyarakat yang benar-benar miskin, akhirnya tidak tertangani,’’ sesalnya. (fit)