Solusi Tepat Entaskan Kemiskinan

KEMISKINAN di Kota Mataram muncul silih berganti seiring bertumbuhnya ibukota Provinsi NTB ini. Besarnya anggaran penanggulangan kemiskinan rupanya belum mampu membuat kemiskinan di Mataram terus menurun. Bahkan belakangan ini, kemiskinan di Mataram menunjukkan grafik peningkatan, meskipun tidak signifikan.

Anggaran penanggulangan kemiskinan yang tersebar di sejumlah SKPD lingkup Pemkot Mataram, menjadi buah bibir lantaran dianggap tidak sepadan dengan hasil yang dicapai. Seperti diketahui, Pemkot Mataram telah mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram sebesar Rp 30 miliar.

Anggaran ini tidak terpusat hanya di satu SKPD saja, melainkan menyebar di sejumlah SKPD yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Selain anggaran yang relatif besar, kemiskinan di Kota Mataram diharapkan terus turun dengan keberadaan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan). Tim ini diketuai oleh Wakil Walikota Mataram.

Dengan meningkatnya kemiskinan di Mataram, tentu menimbulkan pertanyakaan dari berbagai kalangan. Dewan misalnya, menduga Pemkot Mataram atau TKPK Kota Mataram belum mengetahui akar persoalan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Sehingga, penanganan kemiskinan menjadi kurang tepat sasaran.

Apalagi dengan adanya dugaan bahwa kemiskinan terkesan menjadi objek proyek. TKPK seperti dikesankan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., terlalu sering mengadakan rapat yang ujung-ujungnya berorientasi pada honor. Kalau hal ini benar adanya, tentu sangat disayangkan.

Karena kalau penanggulangan kemiskinan hanya menjadi ajang proyek saja, tentu sulit berharap angka kemiskinan dapat turun secara signifikan. Apa yang disarankan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha dapat dijadikan referensi untuk penanggulangan kemiskinan yang lebih serius. Yang dikhawatirkan, jangan-jangan upaya penanggulangan kemiskinan ini hanya digarap dari belakang meja saja.

Penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan, bisa jadi memerlukan trik-trik tertentu. Sebab, menurut Wayan Sugiartha, ketika dilakukan pendataan orang miskin sebagai dasar pemberian bantuan, terjadi fenomena banyak masyarakat yang tiba-tiba mengaku miskin. Sehingga ditekankan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan upaya riil dengan melihat kondisi nyata di lapangan.

Setelah melihat kondisi nyata di lapangan, barulah bisa dikalkulasikan berapa sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram. Mestinya pendataan warga miskin jangan meraba-raba. Sehingga solusinya juga menjadi pasti. Kalaupun memang anggaran yang ada masih kurang, tentu akan dilakukan penambahan.

Yang paling penting, semua SKPD yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan harus memiliki data kemiskinan yang sama. Barulah penanganannya bisa fokus dan terarah. Karena, penanganan kemiskinan saat ini kelihatannya masih jalan sendiri-sendiri. Sehingga disinyalir dalam penyalurannya kerap terjadi tumpang tindih bantuan.

Dimana rumah tangga sasaran yang sama dibantu oleh lebih dari SKPD. Ini jelas menunjukkan kurangnya koordinasi antar SKPD. Pola penanganan kemiskinan yang tumpang tindih ini membuat anggaran menjadi sia-sia. (*)