Terapkan ’’Online’’ Sistem

KOMISI II DPRD Kota Mataram mendorong penerapan online sistem pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dengan online sistem ini, diyakini mampu mendongkrak PAD dengan nilai yang cukup signifikan. Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini tidak menyangkal, penerapan online sistem ini, akan menelan anggaran yang cukup besar.

Anggaran untuk menopang online sistem ini, merupakan kosekuensi yang wajar dalam rangka mendongkrak PAD Kota Mataram. ‘’Sistem yang sekarang inikan masih manual,’’ katanya menjawab Suara NTB, Jumat (23/10). Sistem manual ini, lanjutnya, masih banyak kelemahannya. Sistem manual ini juga membuka peluang terjadinya kebocoran pengelolaan PAD.

Semua jenis pendapatan daerah, mulai dari pajak hingga distribusi, dengan sistem online ini, kata Zaini, akan tercover semua. Namun karena ini merupakan ‘’barang’’ baru di Mataram, penerapannya bisa saja dilakukan secara bertahap. Selama ini, Dewan minta laporan dari eksekutif, sehingga dengan adanya online sistem nantinya, akan mengefisienkan waktu.

‘’Kalau itu kan langsung bisa kita lihat,’’ cetusnya. Komisi II mendorong Pemkot Mataram menerapkan online sistem, juga sebagai langkah antisipasi menekan kebocoran. Politisi Demokrat ini mencontohkan daerah yang telah menerapkan online sistem ini, salah satunya adalah Bogor. ‘’Di Bogor dengan sistem online, peningkatan PAD nya sampai 200 persen,’’ imbuhnya.

Sistem online, demikian Zaini, bukan berarti menghilangkan peran SDM, tetapi lebih ke arah peningkatan pengawasaan pengelolaan PAD. Mengingat biaya yang tidak kecil untuk pengadaan online sistem ini, Zaini menekankan perlunya partisipasi pihak ketiga, seperti BUMD. Seperti Bank NTB. ‘’Seperti di Bogor, Bank Jawa Barat yang biayai itu,’’ pungkasnya.

Dengan penerapan online sistem ini juga akan menguntungkan pihak perbankan dalam hal ini Bank NTB. ‘’Ada simbiosis mutualismelah,’’ cetus Zaini. Kalau memang akan menerapkan sistem online, ia mengimbau eksekutif untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para wajib pajak.

Zaini mengimbau eksekutif untuk tidak mempertahankan sistem yang konvensional. ‘’Kalau ada inovasi yang kira-kira lebih baik, kenapa tidak,’’ katanya. Sebetulnya tidak ada alas an bagi eksekutif untuk menolak pemberlakuan online sistem. Mengenai anggaran, bisa dibicarakan dengan pihak ketiga. (fit)