DPRD Kota Mataram Gelar Paripurna Nota Keuangan RAPBD 2016

Pendapatan Direncanakan Rp 1,309 Triliun Lebih

Mataram (Suara NTB) –

DPRD Kota Mataram, akhirnya menggelar rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2016, Rabu (25/11). Ini menyusul kesiapan eksekutif menyampaikan nota keuangan itu, Rabu kemarin. Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha.

Pada pembukaan paripurna itu, Ketua DPRD mengatakan bahwa paripurna ini sudah lama dinantikan. Bahkan, tidak hanya Dewan tapi juga eksekutif sempat harap-harap cemas karena nota keuangan disampaikan di ujung waktu. Namun demikian, Dewan tetap memaknai ini sebagai pertanda baik untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat.

Didi tidak menyangkal bahwa penyampaian nota keuangan kali ini menghadapi suatu persoalan yakni keterbatasan waktu. Namun demikian, Dewan akan tetap melakukan pembahasan secara optimal. Sementara itu, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., dalam pidato pengantar nota keuangan RAPBD 2016 memaparkan, gambaran umum RAPBD Murni Tahun Anggaran 2016 jika dibandingkan secara head to head dengan APBD murni tahun anggaran 2015 sebagai berikut :

Pendapatan

Anggaran pendapatan secara keseluruhan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1,309 triliun lebih. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 Rp 1,117 triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2016 Rp 255 miliar, sedangkan tahun anggaran 2015 Rp 196,892 miliar lebih. Sehingga terdapat peningkatan Rp 58,108 miliar lebih atau 29,51 persen.

Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK pada tahun anggaran 2016 Rp 810,516 miliar lebih, sedangkan tahun anggaran 2015 Rp 708,473 miliar lebih atau naik Rp 102,43 miliar lebih. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan DAU yang semula Rp 593,930 miliar lebih menjadi Rp 609,16 miliar lebih dan kenaikan dana DAK yang semula Rp 56,400 miliar lebih menjadi Rp 143,395 miliar lebih.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2016 meningkat karena adanya penerimaan Dana Insentif Daerah sebagai penghargaan pemerintah pusat kepada Pemkot Mataram dalam meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Rp 42,601 miliar lebih.

Belanja

Anggaran belanja secara keseluruhan pada tahun anggaran 2016 Rp 1,344 triliun lebih. Sedangkan tahun anggaran 2015 Rp 1,205 triliun lebih atau naik Rp 138,760 miliar lebih dengan rincian yaitu untuk :

Belanja Tidak Langsung pada tahun anggaran 2016  Rp 677,426 miliar lebih. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 Rp 671,959 miliar lebih atau meningkat Rp  5,467 miliar lebih. . Penambahan ini, lanjut Selly, sudah termasuk rencana alokasi pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya bagi ASN termasuk guru serta acrees 2,5 persen. Belanja Langsung pada tahun anggaran 2016 Rp 667,137 miliar lebih. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 Rp 533,843 miliar lebih atau naik Rp 133,294 miliar lebih atau 24,96 persen.

Pembiayaan  

Penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2016 Rp 55 miliar. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 Rp 101,521 miliar atau turun Rp 46,521 miliar. Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2016  adalah Rp 20,400 miliar yaitu untuk penyertaan modal pada PD. BPR. NTB, PT. Bank NTB dan PDAM Giri Menang.

Adapun Rancangan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran  2016 sebagai berikut :

A.  Pendapatan Daerah

            Pendapatan Daerah dalam RAPBD ini direncanakan  Rp 1,309 triliun lebih yang terdiri dari :

1.      Pendapatan Asli Daerah direncanakan Rp 255 miliar terdiri dari :

-          Pajak Daerah Rp 102,835 miliar.

-          Retribusi Daerah Rp 20,234 miliar lebih.

-          Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 6,400 miliar.

-          Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  yang Sah sebesar 125 milyar 530 juta rupiah

2.      Dana Perimbangan direncanakan Rp 810,516 miliar lebih terdiri dari :

-          Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 58,105 miliar lebih.

-          Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 609,16 miliar lebih.

-          Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 143,395 miliar lebih.

3.      Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan  Rp 244,446 miliar lebih terdiri dari :

-          Pendapatan Hibah Rp 9 miliar.

-          Bagi Hasil Pajak dari  Provinsi  Rp 60,909 miliar lebih.

-          Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 131,934 lebih.

-          Dana Insentif Daerah Rp 42,601 miliar lebih

B.         Belanja Daerah

            Rancangan Anggaran Belanja Tahun

Anggaran 2016 ini direncanakan Rp 1,344 triliun lebih yang dialokasikan ke dalam poin kebijakan penting sebagai berikut :

A.     Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung direncanakan Rp 677,426 miliar lebih yang terdiri dari  :

a.         Belanja Pegawai Rp 637,610 miliar lebih  yaitu  untuk Gaji Pegawai, Guru dan Pejabat  Negara, termasuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pegawai dan kesra guru.

b.         Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Rp 36,847 miliar lebih yaitu untuk Belanja Hibah kepada Organisasi/Kelompok Masyarakat/Lembaga dan Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani masalah-masalah sosial.

c.         Belanja Bantuan Keuangan  Rp 912 juta lebih yaitu untuk bantuan kepada partai politik.

d.         Belanja Tidak Terduga Rp 2,55 miliar yaitu merupakan dana cadangan untuk menangani bencana alam dan bencana sosial.

B.         Belanja Langsung

Belanja Langsung direncanakan Rp 667,137 miliar lebih, yaitu untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok pelayanan dasar masyarakat seperti untuk pendidikan, kesehatan, keamanan dan kebersihan serta untuk peningkatan pembangunan infrastruktur daerah lainnya.

            Sebagai  paparan umum tentang Belanja Langsung ini beberapa program kegiatan utama yang menjadi kegiatan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2016 adalah :

1.      Pembangunan Infrastruktur Jalan dan jembatan;

2.      Pembangunan Irigasi Perkotaan;

3.      Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Kurang mampu;

4.      Penataan ruang Terbuka Hijau;

5.      Asesories Kota;

6.      Peningkatan Sarana/Prasarana Kebersihan;

7.      Penataan Pedagang;

8.      Sarana Prasarana pasar;

9.      Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Kota Mataram;

10.  Belanja Honorarium Kepala Lingkungan dan Pekasih.

Dan lain-lain kegiatan guna menjamin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan operasional pelayanan dasar masyarakat lainnya.

C.         Pembiayaan

            Dengan adanya rencana pendapatan Rp 1,309 triliun lebih dan rencana belanja Rp 1,344 triliun lebih, maka dalam tahun anggaran 2016 RAPBD Kota Mataram defisit Rp 34,600 miliar. Ini akan ditanggulangi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015 dengan jumlah nilai yang masih bersifat sementara Rp 55 miliar. (fit/*)