Jangan Andalkan KTP

ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., menyayangkan masih amburadulnya DPT pada pelaksanaan Pilkada serentak baru-baru ini. Pasalnya, kejadian ini bukan berlangsung saat Pilkada ini saja. Bahkan hampir setiap kali ada pemilu, baik Pilpres, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati/Walikota maupun Pileg, persoalan yang sama selalu muncul.

‘’Kita minta kepada teman-teman KPU untuk melakukan pendataan dengan riil. Kalau cek list istilahnya yang dilakukan dengan dukungan Lurah, itu sudah dilakukan. Siapa yang meninggal, siapa yang sudah pindah, itu sudah dicek list semua,’’ terangnya. Namun ironisnya, data-data lama, bahkan data 10 tahun yang lalu, justru itu yang muncul.

‘’Apakah kerja KPU yang kurang professional ataukah memang peralatan atau sistem yang kurang mereka kuasai,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (11/12). Sehingga, beragam persoalan terkait DPT selalu mewarnai jalannya pemilihan. Parhan mencontohkan ketika Pileg 2014 lalu, di lingkungan tempat tinggalnya di Kecamatan Sandubaya, tidak ada datanya di DPT.

‘’Padahal waktu pendataan awal, di DPS ada. Tapi kok saat menjadi DPT, nama-nama itu hilang. Ini yang kita minta teman-teman KPU itu kerja lebih baik melakukan pendataan,’’ imbuhnya. Karena bagaimanapun juga persoalan DPT ini kerap menjadi sumber masalah. Karut marutnya DPT di Kota Mataram, salah satunya ada indikasi KPU Kota Mataram hanya copy paste data.

Bahkan, Panwaslu yang telah melihat data pemilih yang dipublish oleh KPU sempat mengkoreksi data tersebut. Panwaslu juga telah merekomendasikan kepada KPU Kota Mataram untuk memperbaiki data itu. ‘’Tapi kenyataannya pada saat DPT, bermasalah lagi,’’ cetusnya. Karenanya, agar tidak terus-terusan menjadi masalah, KPU diimbau untuk berbenah.

KPU tidak bisa menimpakan kesalahan kepada masyarakat ketika ada persoalan dengan DPT. Politisi PKS ini menilai masyarakat sudah cukup aktif. Mengapa misalnya masyarakat terkesan pasif karena memang pendataan telah dilakukan dari awal. Sehingga ketika DPT terakhir keluar, jelas masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa.

‘’KPU jangan hanya mengandalkan jurus terakhir bisa menggunakan KTP dan KK,’’ tandasnya. Ke depan ia berharap ke depan KPU dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik. (fit)