Lahan Abadi Jangan Dihambat

KOMISI III DPRD Kota Mataram mendukung hadirnya Perda Kota Mataram tentang lahan abadi. Meskipun sampai saat ini, regulasi tersebut baru dalam tahap usulan menjadi Perwal (Peraturan Walikota). Regulasi lahan abadi ini, kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska, SPt., kepada Suara NTB, Rabu (16/12), berkaitan erat dengan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Mataram.

Terlebih sampai saat ini RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Mataram belum ada. Sebab, dalam Perda Kota Mataram tentang RTRW, tidak secara spesifik mengatur keberadaan lahan abadi. Untuk itu, saran dan masukan terkait lahan abadi, akan dituangkan nantinya dalam pembahasan revisi Perda RTRW Kota Mataram.

Nantinya, dalam Perda RTRW, keberadaan lahan abadi harus disebutkan secara jelas. Wiska tidak sependapat dengan saran dari akademisi yang meminta Pemkot Mataram mengidentifikasi mana lahan yang potensial menjadi lahan abadi dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang. ‘’Namanya lahan abadi itu, mestinya tidak dibatasi waktunya,’’ cetus Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.

Keberadaan lahan abadi di Kota Mataram akan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat atau program nawacita Presiden Jokowi. Meskipun di kota, keberadaan lahan pertanian tidak boleh dikesampingkan. Ia menyadari, untuk mewujudkan lahan abadi, tidak mungkin hanya DPKP (Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan) yang berperan. Tetapi perlu adanya sinergitan dengan SKPD lain seperti Bappeda, Dinas Takowasbang dan Dinas PU Kota Mataram.

Karenanya, ia berharap SKPD yang terkait dengan lahan abadi, memiliki pandangan yang sama mengenai lahan abadi. Wiska menekankan jangan sampai ada SKPD yang terkesan menghambat regulasi lahan abadi. Apalagi, regulasi lahan abadi di Mataram sebagai bentuk tindaklanjut Perda Pemprov NTB.

Idealnya, RDTR rampung dulu, kemudian disusul dengan Perda Lahan Abadi. Sementara menunggu hadirnya RDTR, Pemkot Mataram diminta menunda dulu pemberian izin membangun. Terlebih pembangunan itu menyasar lahan pertanian produktif. Regulasi lahan abadi ini harus disertai dengan kebijakan yang bermuara pada jaminan kesejahteraan petani. Misalnya menjamin subsidi pupuk, bibit maupun insentif kepada petani. (fit)