Bantuan Terlalu Banyak

KELUHAN nelayan yang mengaku kesulitan mencari lokasi untuk penambatan perahu, mendapat tanggapan dari anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, HM. Faesal. ‘’Pada tahun 2000 sekian tambatan perahu untuk perahu nelayan yang berada di wilayah selatan sebenarnya sudah dibuat. Itu ada di Kali Jangkuk. Tetapi sekarang itu tidak berfungsi,’’ terangnya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (22/1).

Tidak berfungsinya tambatan perahu nelayan di Kali Jangkuk itu lantaran maraknya pembangunan pembatas kali di sana. Faesal tidak menampik kalau sekarang Pemkot Mataram akan membuat tambatan perahu nelayan, memang agak kesulitan. ‘’Karena daerah untuk muara itu terlalu sempit,’’ imbuhnya.

Kondisi inilah, katanya, yang harus dipikirkan DPKP (Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan) terhadap masukan-masukan nelayan. Sebab, sambung Faesal, selama ini bantuan kepada nelayan sudah terlalu banyak. ‘’Dari tahun 1999 sampai sekarang, itu bantuan terlalu besar,’’ akunya.

Besarnya bantuan berbagai bentuk yang didistribusikan untuk nelayan, tidak digunakan dengan baik. Sehingga sekarang, kalaupun bantuan akan diberikan bantuan lagi, DPKP, harus mempunyai metode baru. ‘’Apa yang diberikan untuk nelayan harus menjadi kebutuhan dan betul-betul nelayan yang disumbang,’’ ujar anggota Dewan dari dapil Ampenan ini.

Pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran akan membuka celah terjadinya konflik social antar warga di sana. ‘’Karena yang bukan nelayanpun dapat,’’ sesal Faesal. Karenanya ia menyarankan supaya sebelum mendistribusikan bantuan kepada nelayan, DPKP harus melakukan pendataan yang valid.

Ke depan, pemberi dan penerima bantuan harus ada regulasi yang mengatur soal itu. ‘’Banyak barang yang dijual. Karena begitu diberikan, langsung dijual,’’ kata politisi Nasdem ini. Faesal mengapresiasi program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahwa bantuan yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan harus melalui koperasi. Sehingga mau tidak mau, nelayan harus membentuk wadah koperasi.

‘’Kalau tidak ada kopersai, bantuan itu tidak akan bisa disalurkan,’’ terangnya. Selama ini, demikian Faesal, nelayam di Ampenan belum ada yang tergabung dalam wadah koperasi. Penyaluran bantuan hanya melalui kelompok nelayan. (fit)