Harus Dicarikan Solusi

PEMKOT Mataram harus segera mencarikan solusi terhadap harga daging berikut stok hewan ternak. Sebab, dua hal tersebut menjadi keluhan para jagal yang puncaknya dengan melakukan mogok Senin (25/1). Artinya, apa yang menjadi keluhan dan juga tuntutan para jagal harus segera dikaji lalu dicarikan solusinya.

Sebab, jika aksi mogok melakukan pemotongan di RPH (Rumah Potong Hewan) terus berlanjut, dikhawatirkan dampaknya akan meluas. Sebab seperti kita ketahui bersama bahwa kebutuhan daging, terutama daging sapi di Kota Mataram terbilang cukup tinggi. Sebagai ibukota provinsi, Kota Mataram menjadi pilihan banyak investor untuk menanamkan modalnya di bidang bisnis makanan.

Ditambah lagi dengan maraknya pembangunan hotel di Mataram serta banyaknya penjual bakso di Kota Mataram. Rata-rata hotel yang beroperasional di Mataram misalnya, juga menjadikan menu restoran mereka sebagai unggulan. Sehingga, sudah jelas bahwa restoran-restoran sangat bergantung dari ketersediaan daging sapi. Demikian pula dengan pedagang bakso.

Bakso yang berbahan dasar daging sapi menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Mataram. Sehingga, dengan mogoknya jagal di RPH Majeluk dikhawatirkan berimbas terhadap asupan gizi masyarakat yang berasal dari daging sapi. Tidak hanya berdampak pada asupan gizi saja, tetapi juga akan berdampak secara ekonomis.

Pedagang daging akan kehilangan penghasilannya selama aksi mogok berlangsung. Restoran atau rumah makan, bisa-bisa tidak lagi menyediakan menu daging karena nihilnya daging di pasaran sebagai imbas mogoknya jagal. Jangan sampai mogoknya jagal ini memicu kelangkaan daging yang diikuti dengan naiknya harga daging sapi secara signifikan.

Apa yang menjadi kecurigaan jagal, bahwa menurunnya pasokan sapi yang akan disembelih di RPH lantaran ternak ini banyak yang diantarpulaukan, juga perlu diselidiki kebenarannya. Sehingga DPKP (Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan) Kota Mataram dapat mengambil langkah strategis untuk mengatasi aksi mogok jagal.

Dengan program unggulan Pemprov NTB, yakni BSS (Bumi Sejuta Sapi) mestinya, daerah ini tidak akan kekurangan sapi. Justru seharusnya NTB surplus sapi. Karenanya SKPD terkait harus segera turun tangan mengatas persoalan tersebut. Karena seperti disampaikan Kepala DPKP Kota Mataram, Ir, H. Mutawalli, bahwa mogoknya para jagal dipicu merosotnya jumlah sapi yang masuk ke RPH.

Bahkan kondisi ini sudah berlangsung selama tiga hari terakhir yang membuat para jagal merasa dirugikan. Apalagi harga daging di pasaran tidak pernah mengalami kenaikan sejak sekitar tiga tahun belakangan. Kalau memang kecurigaan para jagal tidak benar, DPKP harus menyampaikan hal tersebut secara komprehensif kepada para jagal. DPKP juga harus mampu menjelaskan penyebab berkurangnya pasokan sapi ke RPH.

Langkah konkret yang dilakukan DPKP diharapkan berdampak positif. Sehingga para jagal mengakhiri aksi mogoknya supaya pasokan daging ke pasar-pasar kembali normal. (*)