ADEKSI Serukan Pemulihan Kedudukan Legislatif di Daerah

Wapres Minta DPRD Buat Perda untuk Sejahterakan Masyarakat

Mataram (Suara NTB) –

Wakil Presiden, HM. Jusuf Kalla, secara resmi membuka Rakernas I ADEKSI (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia) 2016 di Hotel Lombok Raya Mataram Kamis (25/2) siang. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gendang beleq oleh Wapres Jusuf Kalla didampingi Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Ketua Umum ADEKSI, Ir. H. Armudji, MH.

Wapres dalam sambutannya menyampaikan, banyak hal yang perlu diubah dan disesuaikan tentang tugas dan posisi masing-masing. Demokrasi mengajarkan untuk menjalankan prinsip-prinsip pokok. Yaitu pelaksanaan check and balance. DPRD kota harus punya cita-cita untuk kota. ‘’Apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya. Tentu kota yang bersih, kota yang teratur, kota yang mempunyai suatu usaha yang baik,’’ tutur JK.

Itulah yang sejatinya menjadi tugas DPRD bersama eksekutif. DPRD bukan sekadar menetapkan anggaran. Oleh karena itu, semua perencanaan kota harus tercermin dalam kebijakan bagaimana membawa kota ke arah yang lebih baik. Ia mengajak anggota ADEKSI untuk berpikir kemajuan kota, bagaimana menciptakan kota yang bersih, tertib, rumah sakit yang bagus, jalan yang lebar, warga tidak banyak yang sakit serta rakyatnya makmur.

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi memandang, hubungan antara legislatif dan  pemerintah daerah tidak lagi membangun sinergitas tetapi memang harus bersama-sama. ‘’Saya sendiri merasakan, dengan sinergi bersama antara Dewan dan pemerintah daerah, maka semua program-program terlaksana dengan baik. Orang nomor satu di NTB ini mengajak semua anggota Dewan bersinergi bersama pemerintah daerah supaya pembangunan berjalan baik.

Sebelumnya, telah dibacakan Deklarasi Mataram yang menginginkan penguatan kembali posisi anggota Dewan yang semakin dilemahkanoleh regulasi baru. Pembacaan deklarasi Mataram dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. ‘’Ini wujud komitmen sekaligus rekomendasi kami, untuk penataan system dan penguatan tugas keparlemenan kami,’’ tambah Ketua Umum ADEKSI, Ir. H. Armudji, MH.

Untuk itu, selain membenahi proses internal dan memperkuat kapasitas anggota DPRD, ADEKSI bertekad untuk terus menyuarakan dan mengadvokasi penataan sistem serta peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan legal kerja-kerja politik kedewanan. Dikatakan Armudji, selama 10 tahun terakhir, kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, justru telah dilemahkan otonomi politiknya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Maka kami menyerukan agar penguatan melalui pemulihan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah perlu menjadi kebijakan para pembentuk UU, baik UU Pemda maupun UU MPR/DPR/DPD/DPRD,’’ kata Armudji.

Deklarasi Mataram

Ada lima poin penting yang dituangkan ADEKSI dalam Deklarasi yang dinamakan Deklarasi Mataram.

1.      Kami anggota DPRD yang tergabung dalam ADEKSI akan senantiasa konsisten mendorong terwujudnya politik local demokratis dan tata pemerintahan yang baikserta produktif di daerah. Untuk itu, selain terus membenahi proses internal dan memperkuat kapasitas anggota DPRD, kami berikrar untuk tidak pernah lelah menyuarakan dan mengadvokasi penataan sistem serta peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan legal kerja-kerja politik kami ke depan.

2.      Sepuluh tahun terkahir kedudukan DPRD sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah, justru telah melemahkan otonomi politik kami dalam memperjuangkan aspirasi rakyat secara bertenaga. Maka kami menyerukan agar penguatan melalui pemulihan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah, perlu menjadi kebijakan para pembentuk UU. Baik UU Pemda maupun UU MPR/DPR/DPD/DPRD.

3.      ADEKSI memandang adanya ketidakadilan regulasi dalam hal syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepaladaerah, telah terdapat diskriminasi bagi pimpinan dan anggota DPRD yang harus mundur dari jabatanya. Sedangkan regulasi tersebut tidak berlaku bagi kepala daerah yang secara substantive menduduki jabatan politik sama seperti pimpinan dan anggota DPRD.

4.      ADEKSI berkomitmen membangun sinergitas pengawasan bersama lembaga supra daerah, yaitu BPK dan BPKP yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah secara konstruktif dan saling menguatkan.

5.      ADEKSI berkomitmen menjaga dan memelihara keutuhan NKRI secara lahir batin. Untuk itu, kami menolak ajaran, ideologi dan perilaku yang berpotensi mengganggu keutuhan NKRI seperti terorisme, radikalisme, narkoba dan korupsi. (fit)

Keterangan Foto: Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memimpin pembacaan deklarasi Mataram, yang diikuti oleh seluruh peserta ADEKSI, Kamis (25/2). (Suara NTB/fit)

Keterangan Foto: Wakil Presiden, HM. Jusuf Kalla bersalaman dengan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH yang juga Ketua panitia lokal Rakernas ADEKSI 2016. (Suara NTB/ist)