Harus Ada Inovasi

WAKIL rakyat yang duduk di DPRD Kota Mataram, menaruh harapan besar dengan duet kepemimpinan AMAN (H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana). Harapan itu salah satunya disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini. Pertama, soal kebersihan, ini membutuhkan perhatian serius Pemkot Mataram.

Seperti TPA milik Kota Mataram yang berada di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Walikota Mataram adalah persoalan asset dan juga royalti Mataram Mall. Termasuk pula rencana masuknya investor untuk mengelola beberapa aset milik Kota Mataram seperti di Loang Baloq dan di beberapa tempat lainnya.

‘’Kemudian masalah penataan birokrasi,’’ cetusnya. Yang jelas, lanjut Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini, harus ada inovasi dari Pemkot Mataram, termasuk inovasi dari SKPD. Bagaimana mengawal capaian PAD (Pendapatan Asli Daerah). Ini, kata Zaini, perlu dikawal bersama. Dia mengingatkan, apabila program dari mantan Penjabat Walikota Mataram membawa kemajuan bagi masyarakat, itu perlu dilanjutkan tanpa melihat siapa pencetusnya.

‘’Kalau misalnya kurang, ya kita sempurnakan,’’ imbuhnya. Seperti diketahui, setidaknya ada tiga program Penjabat Walikota Mataram yang kini masih dilaksanakan secara konsisten. Pertama, pemberlakuan lima hari kerja, kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah dan Jumat Bersih. Menurut Zaini, gotong royong yang dilaksanakan setiap Jumat, terbilang urgen.

Sementara itu, terkait kebijakan lima hari kerja, katanya, sejalan dengan kebijakan Pemprov NTB yang telah lebih dulu menerapkan itu. Apalagi kabupaten/kota lain di NTB juga menerapkan lima hari kerja. ‘’Tapi itu semua dikembalikan kepada kepala daerah. Tapi pendapat saya, bagus kalau itu dilanjutkan,’’ demikian Zaini.

Karena seperti diketahui, kebijakan lima hari kerja baru beberapa bulan diujicobakan di Kota Mataram. Sehingga memang perlu dikaji kalau kepala daerah ingin mengambil kebijakan lain. Sedangkan, terkait apakah dibutuhkan penyegaran pejabat atau tidak, menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mataram ini, harus melalui kajian di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. ‘’Sehingga pembenahan tidak terkesan asal comot,’’ imbuhnya. (fit)