Baznas Harus Koordinasi

MANTAN anggota Pansus Perda Pengelolaan Zakat DPRD Kota Mataram, HM. Husni Thamrin, MPd., membenarkan pernyataan yang disampaikan Ketua Baznas Kota Mataram, H. Mahsar Malacca yang menyebutkan bahwa belum ada anggota DPRD Kota Mataram yang membayar zakat melalui Baznas. Tetapi, tegas politisi PPP ini bukan berarti anggota Dewan tidak membayar zakat.

''Karena anggota Dewan ini konstituennya banyak, mungkin saja zakatnya langsung ke konstituen,'' ujarnya. Husni menyarankan agar Baznas mengkoordinasikan hal ini kepada pimpinan Dewan dan juga Sekretariat Dewan. ''Kan nanti pimpinan Dewan akan memanggil fraksi,'' katanya. Nanti akan dilakukan klarifikasi apakah penyaluran zakat Dewan melalui Baznas atau lembaga lain.

Dewan, kata Husni, tidak bisa disamakan dengan SKPD lain. Namun demikian, bukan tidak mungkin Dewan juga akan menyalurkan zakatnya melalui Baznas. Hanya saja sekarang yang penting bagaimana Baznas mengkomunikasikan hal itu dengan pimpinan Dewan dan juga pihak Sekretariat Dewan. Kalau SKPD wajar diinstruksikan oleh Walikota untuk menyalurkan zakat melalui Baznas.

‘’Saya sih malahan setuju juga kalau Dewan zakatnya ke Baznas,’’ katanya. Karena Dewan tidak terlepas dari konstiuen, maka penyaluran zakat itu bisa saja melalui Baznas, dan oleh Baznas disalurkan kembali kepada konstituen. Husni yakin rata-rata anggota Dewan pasti sudah menyalurkan zakatnya. Hanya saja memang selama ini belum melalui Baznas.

Ia mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar tidak membuat kesimpulan sendiri. ‘’Dewan tidak menyalurkan zakat melalui Baznas bukan berarti tidak mengeluarkan zakat, itu keliru’’ tandasnya. Boleh saja Dewan menyalurkan zakat ke Baznas, tetapi pada tataran penyalurannya harus dibicarakan. ‘’Mungkin di situ titk temunya. Kalau tidak ada pembicaraan pada tingkat penyaluran, saya takut malah kawan-kawan akan menyalurkan sendiri,’’ imbuh anggota Komisi III DPRD Kota Mataram.

Husni menyarankan Baznas lebih intens mensosialisasikan keberadaan Perda Kota Mataram tentang pengelolaan zakat. Tidak hanya terbatas di kalangan SKPD tetapi juga kepada kalangan pengusaha, rekanan pengelola anggaran pembangunan di Kota Mataram. Pada bagian lain Husni mengaku sampai sekarang belum menerima laporan soal penyaluran zakat tersebut. ‘’Kemana mengalir zakat itu, Dewan juga perlu tahu,’’ katanya. (fit)