Koordinasi dengan Eksekutif

KOMISI II DPRD Kota Mataram akan melakukan koordinasi dengan Dispenda (Dinas Pendapatan Kota Mataram). Koordinasi ini menyusul telah mulai mulai dipungutnya biaya parkir oleh pihak RSUD Provinsi NTB. ‘’Jika menemui kendala di lapangan, hal ini akan kita komunikasikan dan koordinasikan dengan Dispenda,’’ kata Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini kepada Suara NTB.

Namun demikian, Komisi II belum melakukan rapat kerja dengan Dispenda terkait hal itu. Zaini memberi sinyal akan mengundang dinas pimpinan HM. Syakirin Hukmi itu untuk menjelaskan potensi pajak parkir di Kota Mataram. Tidak saja parkir RSUD Provinsi NTB tapi juga di titik-titik lain yang selama ini masih menjadi sorotan. Seperti di Taman Wisata Loang Baloq, Ruang Terbuka Hijau Selagalas dan juga Taman Udayana.

Tempat-tempat itu, menurut Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mataram ini, harus jelas siapa pengelolanya. Sebab, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sempat menyuarakan keinginan mereka untuk mengelola tiga taman yang selalu ramai didatangi pengunjung itu. Termasuk mengelola parkir di sana.

Terkait beberapa hal, pengelolaan parkir di tiga taman itu memang harus diserahkan kepada SKPD yang paling pantas untuk mengelolanya sesuai aturan yang ada. ‘’Supaya terintegrasi dengan dinas terkait,’’ cetusnya. Untuk itu, Zaini merasa perlu berkoordiasi dengan eksekutif bagaimana solusi yang terbaik.

Pengelolaan parkir di tempat-tempat yang selama ini masih lemah harus benar-benar terkontrol agar pengamanan terhadap pendapatan asli daerah bisa dilakukan secara maksimal. Ia menyayangkan bahwa pada beberapa hal yang mestinya menjadi atensi, justru salah urus. Misalnya pengadaan wahana bermain di Taman Wisata Loang Baloq yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan, namun retribusi pengunjung yang datang ke sana justru dikelola oleh pihak lain.

Sehingga, ketika terjadi kerusakan wahana bermain, tidak ada yang mau mengurusnya. ‘’Inikan yang dibutuhkan komunikasi dan koordinasi antar SKPD. Takutnya nanti ada mis antara SKPD itu,’’ terangnya. Sehingga saling lempar tanggung jawab. Zaini berharap Walikota cepat merespon hal ini agar tidak berkembang menjadi sesuatu yang kurang baik bagi perkembangan pembangunan di Kota Mataram. (fit)