Empat Lembaga Tidak Hadir, Dewan Merasa Dilecehkan

Mataram (Suara NTB ) – Raut emosi sekaligus kecewa terpancar dari wajah delapan anggota DPRD Kota Mataram yang tergabung dalam Pansus Riparda (Rencana Induk Pariwisata Daerah) Kota Mataram. Ini lantaran tidak satupun dari empat lembaga yang diundang untuk menyempurnakan draf Raperda Riparda itu, yang berkenan hadir. Empat lembaga yang mangkir dari undangan Dewan itu adalah Dinas Budpar (Kebudayaan dan Pariwisata) Kota Mataram, BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Kota Mataram, ASITA NTB dan PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia ) Kota Mataram. Rapat Pansus Riparda yang diketuai oleh Misban Ratmaji, Kamis (10/3) kemarin itu, batal dan akhirnya menjadi ajang menumpahkan kekesalan. Hampir semua anggota Pansus Riparda mengemukakan pendapatnya terkait ketidakhadiran empat lembaga tersebut. Herman, AMd., anggota Pansus Riparda mengusulkan agar raperda itu langsung diparipurnakan. Dengan tidak hadirnya empat lembaga itu, maka draf raperda Riparda ini dianggap sudah sempurna. Bahkan anggota pansus lainnya, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., menyebut tindakan empat lembaga itu sebagai contempt of parliament (pelecehan terhadap parlemen). Politisi Demokrat berujar, mestinya lembaga itu mengirim salah seorang utusannya kalau pimpinan dari empat lembaga itu berhalangan hadir. Ia berharap hal ini tidak terulang kembali pada undangan-undangan berikutnya. ‘’Kami merasa dilecehkan dan sangat kecewa berat. Ditunggu sampai dua jam tidak ada yang dating,’’ kata Hj. Bq. Mirdiati, anggota pansus itu. Ketua Pansus Riparda DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., menegaskan bahwa kehadiran empat lembaga itu sudah dinanti sejak pukul 10.00 Wita. Sayangnya, hingga menjelang pukul 12.00 Wita, tidak ada satupun yang hadir. ‘’Undangan sudah kita kirim. Ini yang mengundang bukan Pansus tapi lembaga DPRD Kota Mataram. Undangan itu ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram,’’ tegasnya. Pantauan Suara NTB, kedatangan utusan dari Dinas Budpar Kota Mataram ditolak Pansus Riparda. Pasalnya Kepala Bidang Bina Kebudayaan dari Dinas Budpar Kota Mataram, Ibnu Fajar yang diutus oleh Kepala Dinas Budpar Kota Mataram, tiba di ruang rapat setelah rapat itu disepakati batal. ‘’Tadi Pak Kadis lagi ada di ruang Kenari. Padahal saya stand by di kantor tapi baru saya diperintahkan, makanya saya langsung ke sini,’’ aku Ibnu Fajar. Ihwal undangan Dewan, katanya, akan menjadi perhatian pihaknya ke depan. (fit)