Anggota Dewan Harus Serius
WAKIL rakyat yang duduk di parlemen sejatinya mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Apalagi duduknya mereka di parlemen mewakili konstituen yang tentu berharap banyak kepada mereka. Tetapi apa yang dipertontonkan oleh sejumlah anggota DPRD Kota Mataram pada rapat paripurna Jumat (29/4), jauh dari harapan masyarakat.
Bagaimana tidak, saat paripurna yang beragendakan penyampaian laporan hasil kerja pansus LKPJ, sejumlah anggota DPRD Kota Mataram justru sibuk bermain HP. Hal ini tentu sangat disayangkan dan tidak semestinya terjadi. Karena, sebagai pejabat apalagi anggota Dewan, segala tindak tanduk mereka tentu akan menjadi sorotan. Terlebih kalau tindakan itu kurang terpuji.
Meskipun Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi terkesan membela anggotanya. Wajar kalau akhirnya masyarakat mencibir anggota Dewan. Kehadiran anggota Dewan dalam paripurna juga menggambarkan kinerja berikut kualitas anggota Dewan. Mestinya sebagai anggota Dewan, sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi mereka.
Meskipun tidak secara konkret disebutkan bagaimana seharusnya etika anggota Dewan di dalam rapat paripurna, namun anggota Dewan yang baik seharusnya dapat menimbang kepatutan sikap mereka. Sehingga hal-hal yang kurang baik itu tidak sampai menjadi konsumsi publik. Namun, teguran yang disampaikan Ketua BK (Badan Kehormatan) DPRD Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman dalam rapat gabungan Pansus DPRD Kota Mataram merupakan langkah cepat untuk memperbaiki citra DPRD Kota Mataram.
Namun diharapkan, BK tidak sebatas menegur, tetapi harus ada output yang jelas dari teguran itu. Apalagi katanya, DPRD Kota Mataram sudah berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi kejadian yang sama. Komitmen ini akan tergambar pada paripurna berikutnya, dimana mestinya tidak ada lagi anggota Dewan yang tidak serius mengikuti jalannya paripurna.
Karena sulit dilogikakan kalau anggota Dewan yang notabene representatif masyarakat, justru tidak menunjukkan sikap sebagai anggota Dewan yang bertanggungjawab. Anggota Dewan sebagai pemangku amanah rakyat, sebetulnya memiliki beban moral yang sangat besar. Tetapi, sikap-sikap yang tidak berempati kepada masyarakat, membuat citra Dewan sebagai lembaga legislatif kerap tercoreng.
Contohnya saat rapat paripurna berlangsung. Mestinya semua anggota Dewan hadir tepat waktu dan menghadiri paripurna sesuai aturan yang telah ditentukan dalam tata tertib. Itu sebagai bentuk tanggungjawab moral mewakili rakyat yang telah memilih mereka. Karena, rapat paripurna sebetulnya merupakan kegiatan Dewan. Sehingga idealnya, sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan itu wajib mengikutinya dengan sungguh-sungguh.
Seperti halnya ketika rapat paripurna penyampaian hasil kerja Pansus LKPJ. Mestinya, semua anggota Dewan mengikutinya dengan seksama, karena bagaimanapun, laporan yang disampaikan di hadapan rapat paripurna itu merupakan produk Dewan. Sikap tidak serius yang ditunjukkan anggota Dewan saat mengikuti paripurna itu membuat masyarakat sulit percaya. Dengan adanya komitmen untuk tidak bermain HP saat paripurna berlangsung, diharapkan sikap-sikap tidak empati tidak lagi terlihat di ruang rapat paripurna. (*)
Bagaimana tidak, saat paripurna yang beragendakan penyampaian laporan hasil kerja pansus LKPJ, sejumlah anggota DPRD Kota Mataram justru sibuk bermain HP. Hal ini tentu sangat disayangkan dan tidak semestinya terjadi. Karena, sebagai pejabat apalagi anggota Dewan, segala tindak tanduk mereka tentu akan menjadi sorotan. Terlebih kalau tindakan itu kurang terpuji.
Meskipun Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi terkesan membela anggotanya. Wajar kalau akhirnya masyarakat mencibir anggota Dewan. Kehadiran anggota Dewan dalam paripurna juga menggambarkan kinerja berikut kualitas anggota Dewan. Mestinya sebagai anggota Dewan, sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi mereka.
Meskipun tidak secara konkret disebutkan bagaimana seharusnya etika anggota Dewan di dalam rapat paripurna, namun anggota Dewan yang baik seharusnya dapat menimbang kepatutan sikap mereka. Sehingga hal-hal yang kurang baik itu tidak sampai menjadi konsumsi publik. Namun, teguran yang disampaikan Ketua BK (Badan Kehormatan) DPRD Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman dalam rapat gabungan Pansus DPRD Kota Mataram merupakan langkah cepat untuk memperbaiki citra DPRD Kota Mataram.
Namun diharapkan, BK tidak sebatas menegur, tetapi harus ada output yang jelas dari teguran itu. Apalagi katanya, DPRD Kota Mataram sudah berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi kejadian yang sama. Komitmen ini akan tergambar pada paripurna berikutnya, dimana mestinya tidak ada lagi anggota Dewan yang tidak serius mengikuti jalannya paripurna.
Karena sulit dilogikakan kalau anggota Dewan yang notabene representatif masyarakat, justru tidak menunjukkan sikap sebagai anggota Dewan yang bertanggungjawab. Anggota Dewan sebagai pemangku amanah rakyat, sebetulnya memiliki beban moral yang sangat besar. Tetapi, sikap-sikap yang tidak berempati kepada masyarakat, membuat citra Dewan sebagai lembaga legislatif kerap tercoreng.
Contohnya saat rapat paripurna berlangsung. Mestinya semua anggota Dewan hadir tepat waktu dan menghadiri paripurna sesuai aturan yang telah ditentukan dalam tata tertib. Itu sebagai bentuk tanggungjawab moral mewakili rakyat yang telah memilih mereka. Karena, rapat paripurna sebetulnya merupakan kegiatan Dewan. Sehingga idealnya, sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan itu wajib mengikutinya dengan sungguh-sungguh.
Seperti halnya ketika rapat paripurna penyampaian hasil kerja Pansus LKPJ. Mestinya, semua anggota Dewan mengikutinya dengan seksama, karena bagaimanapun, laporan yang disampaikan di hadapan rapat paripurna itu merupakan produk Dewan. Sikap tidak serius yang ditunjukkan anggota Dewan saat mengikuti paripurna itu membuat masyarakat sulit percaya. Dengan adanya komitmen untuk tidak bermain HP saat paripurna berlangsung, diharapkan sikap-sikap tidak empati tidak lagi terlihat di ruang rapat paripurna. (*)
Comments