Cari Kantor Pengganti

Hj. Bq. Mirdiati

ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Hj. Bq. Mirdiati menyarankan kepada Pemkot Mataram untuk segera mencari bangunan untuk disewa sebagai pengganti kantor Lurah Pagutan yang terancam dieksekusi pascaturunnya putusan Mahkamah Agung yang memenangkan penggugat atas sengketa lahan kantor Lurah Pagutan. ‘’Tidak ada jalan lain selain sewa rumah dulu untuk Kantor Lurah Pagutan supaya pelayanan tidak terganggu,’’ ujarnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (29/4).

Selain itu, Pemkot Mataram diharapkan mulai memikirkan dan mencari lahan untuk pembangunan kantor Lurah Pagutan tersebut. ‘’Tidak bisa kita ngotot lagi. Lebih baik kita hormati saja proses hokum yang sudah berjalan ini,’’ ajaknya. Dengan kenyataan ini, Pemkot tentu tidak bisa berlama-lama untuk mencari pengganti bagi Kantor Lurah Pagutan.

Politisi Gerindra ini mendesak Pemkot Mataram agar secepatnya mencari pengganti Kantor Lurah Pagutan. Ini mengingat makin banyaknya jumlah penduduk di sana yang membutuhkan pelayanan. Pemkot Mataram juga diminta untuk mensosialisasikan kondisi ini agar masyarakat tidak kebingunan ketika Kantor Lurah Pagutan pindah tempat. ‘’Jangan sampai ada provokator yang justru memperkeruh keadaan,’’ ucapnya.

Mirdiati menyarankan kepada Pemkot Mataram agar pengganti Kantor Lurah Pagutan itu tidak jauh-jauh dari lokasi kantor Lurah Pagutan saat ini. ‘’Supaya nanti masyarakat tidak kebingungan mencarinya,’’ demikian Mirdiati. Pada bagian lain, anggota Komisi II DPRD Kota Mataram tidak menyangkal bahwa terkait masalah aset, terutama aset berupa lahan maupun kantor, Pemkot Mataram memang belum clear.

Padahal dulunya Pemkot Mataram memiliki banyak tanah pecatu yang tersebar di semua kelurahan. Hanya saja, diduga karena lalai, akhirnya tidak sedikit aset Kota Mataram diakui sebagai milik dari pihak lain. ‘’Makanya, kalau itu asalnya dari tanah pecatu, Pemkot harus cepat membuatkan alas hak, supaya jelas statusnya,’’ kata Mirdiati.

Sebab, sambungnya, lahan pemerintah yang tidak memiliki alas hak seperti sertifikat, rawan digugat pihak lain. Mirdiati mengatakan, Pemkot Mataram harus meningkatkan pengawasan terhadap aset-aset yang ada. ‘’Kita berharap semua aset ada alas haknya. Sehingga siapapun yang jadi pemimpin, tidak aka nada masalah terkait aset,’’ katanya. (fit)