Jadi Bahan Evaluasi Walikota

I Wayan Sugiartha

WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha menyayangkan keengganan kepala SKPD menghadiri MPBM (Musyawaran Pembangunan Bermitra Masyarakat) sebagaimana dikritisi oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana pada rapat paripurna baru-baru ini. ‘’Sangat kita sayangkan. Padahal nantinya kan program-program itu di SKPD mereka masing-masing,’’ ujarnya kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (21/4).

Ia mempertanyakan sikap kepala SKPD yang absen dalam MPBM dan hanya mengirim utusan. ‘’Apakah MPBM ini dianggap hanya sekadar formalitas,’’ cetusnya. Sebetulnya, kata Wayan Sugiartha, MPBM adalah wadah untuk memadukan apa yang menjadi program dari masing-masing SKPD dan apa yang menjadi usulan masyarakat. ‘’Kan ini yang harus tuningkan,’’ imbuhnya.

Sehingga hasil MPBM itu menjadi program semua stake holders di Kota Mataram. Ketidakhadiran kepala SKPD dalam MPBM, saran politisi PDI Perjuangan ini, harus menjadi bahan evaluasi Walikota Mataram terhadap pejabat bersangkutan. Walikota diharapkan mengambil momen evaluasi saat mutasi nanti. ‘’Ini menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja bawahannya,’’ kata Wayan Sugiartha.

Walikota, lanjut Wayan Sugiartha, tidak akan bisa maksimal menjalankan roda pembangunan di daerah ini, manakala para pembantunya dalam hal ini kepala SKPD terkesan cuek. Ia mengajak kepala SKPD mengubah mindset agar tidak menganggap MPBM sebatas formalitas tahunan yang digelar Pemkot Mataram. Jangan sampai ada anggapan bahwa program hanya bisa diusulkan oleh SKPD.

Justru, semua program pembangunan di Kota Mataram, prosesnya berawal dari MPBM. Karena tentu akan mubazir MPBM yang telah dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, manakala kepala SKPD tidak menjadikan agenda MPBM sebagai prioritas. Karena ketidakhadiran kepala SKPD dalam MPBM, sehingga ada program-program usulan masyarakat, tidak bisa dilaksanakan.

‘’Karena kalau cuma mengandalkan laporan dari bawahan mereka yang diutus hadir dalam MPBM, belum tentu benar yang mereka sampaikan itu,’’ pungkasnya. Wayan menegaskan, kalau sudah ada kritik yang datangnya langsung dari Wakil Walikota, harus pula dilanjutkan dengan mengevaluasi pejabat bersangkutan. ‘’Jangan hanya dikritik tapi nantinya masih tetap dipakai,’’ kritiknya. Ia berharap Walikota lebih selektif dalam memilih pimpinan SKPD. (fit)