Kecewa Sikap Walikota

Herman

SIKAP Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh yang menolak mengeluarkan status KLB (Kejadian Luar Biasa) DBD (Demam Berdarah Dengue), menuai protek dari kalangan anggota DPRD Kota Mataram. ‘’Kita pertanyakan sikap pak wali. Karena di lapangan itu nyata, bahwa seluruh upaya yang dilakukan SDM yang ada, tidak maksimal bekerja dengan status yang sekarang ini,’’ ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman, AMd kepada Suara NTB, Senin (25/4).

Seharusnya, kata Herman, Walikota tidak perlu menutup mata terhadap kondisi DBD di Kota Mataram. Apalagi alasan yang diungkapkan walikota seperti faktor ekonomi dan pariwisata tidak ada korelasinya dengan DBD. Ia mengaku kecewa dengan sikap Walikota. Karena dengan bertambahnya DBD di Kota Mataram, yang dibutuhkan sebetulnya adalah penanganan segera.

‘’Artinya bagaimana memberikan ketentraman dan kenyamanan hidup bagi warga Kota Mataram,’’ katanya. Herman menyebutkan, setiap hari ada saja warga yang terjangkit DBD. Komisi IV yang membidangi masalah kesehatan menginginkan bahwa penanganan DBD dilakukan secara simultan.

‘’Saya lihat Dikes sudah tidak mampu mengatasi ini,’’ cetusnya. Bahkan, kalau kondisi ini terus berlanjut tanpa status yang jelas, dapat menjadi momok bagi Kota Mataram. ‘’DBD ini nanti malah korelasinya bisa merugikan Kota Mataram,’’ katanya. Apalagi sudah lebih dari tiga nyawa melayang akibat DBD. Mungkin saja Walikota enggan mengeluarkan status KLB karena khawatir dianggap gagal.

‘’Tetapi justru kalau tidak ditangani dengan lebih serius lantas korban bertambah, itu akan lebih gagal lagi,’’ terang politisi Gerindra ini. Dengan ditetapkannya status KLB, paling tidak, komando ada di tangan Walikota langsung. Walikota dapat mengerahkan semua stake holder. Mulai dari SKPD teknis hingga camat maupun lurah.

DBD ini, menurut Herman, bukan saja menjadi tanggungjawab Dikes. Dinas PU pun harus ikut bertanggung jawab bagaimana drainase tidak tersumbat. Selain juga kembali ke PHBS (Pola Hidup Bersih Sehat) masyarakat. Kondisi ini sebenarnya sudah mendesak untuk ditetapkannya status KLB. Dengan begitu penanganan akan dilakukan all out. Tidak menutup kemungkinan Pemprov pun akan membantu. ‘’Jangan sampai ada gengsi daerah untuk menetapkan status KLB,’’ tandasnya. (fit)