Terlalu Cepat

RENCANA Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang akanmelakukan evaluasi SKPD tiap dua bulan, ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha. Menurut Wayan, rentang waktu tersebut terlalu cepat untuk dapat menilai kinerja semua SKPD. ‘’Rasanya itu terlalu cepat. Mungkin bisa saja mereka dievaluasi per empat bulan atau per semester,’’ sebutnya menjawab Suara NTB di Mataram kemarin.

Kalau masalah teknis, seperti apa nanti Walikota dan Wakil Walikota akan mengevaluasi SKPD, itu diserahkan sepenuhnya kepada dua pimpinan daerah tersebut. Hanya saja, lanjut Wayan Sugiartha, dua bulan merupakan waktu yang relatif singkat untuk dapat mengukur capaian kinerja SKPD. ‘’Kalau kaitannya dengan mutasi, mutasi sendiri baru bisa dilakukan sekitar Bulan Agustus,’’ sebutnya.

Sehingga masih tersisa waktu sekitar empat bulan untuk melakukan evaluasi tersebut. Politisi PDIP ini menghargai semangat Pemkot Mataram untuk melakukan pembenahan internal. Meskipun, kata Wayan Sugiartha, tanpa evaluasi itupun Walikota Mataram sejatinya sudah mengetahui mana pejabat yang bisa bekerja dan sebaliknya.

Apalagi, pejabat-pejabat yang akan dievaluasi itu adalah pejabat-pejabat lama. Seandainya benar dilakukan evaluasi setiap dua bulan, maka evaluasi akan berlangsung sekitar Bulan Juni. Selanjutnya, apabila ditemukan ada pejabat yang kinerjanya kurang maksimal, dengan sisa waktu yang ada sebelum mutasi, Pemkot Mataram tentu tidak dapat berbuat banyak.

Evaluasi yang akan dilakukan Pemkot Mataram terhadap pimpinan SKPD diharapkan fokus pada program-program prioritas. Itu juga harus disesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Selain itu, juga dilihat dari serapan anggarannya. Wayan mencontohkan untuk nilai proyek dibawah Rp 200 juta, sesuai aturan dilakukan dengan cara penunjukkan langsung. ‘’Tidak perlu ditender, sehingga harus cepat dilaksanakan,’’ katanya.

Wayan mengingatkan supaya evaluasi nantinya dilakukan mengacu pada apa yang menjadi keinginan Walikota dan Wakil Walikota Mataram. ‘’Jangan sampai ada faktor kedekatan, kekeluargaan, sehingga betul-betul diukur dari aspek profesionalitas,’’ imbuhnya. Wayan menegaskan, hasil evaluasi itu harus menjadi rujukan ketika Walikota melakukan mutasi. ‘’Kalau hasil evaluasinya tidak pakai, ya percuma tidak ada artinya melakukan evaluasi,’’ tandasnya. (fit)