Wakil Walikota Kritik Pimpinan SKPD Tak Ikuti Proses MPBM

Mataram (Suara NTB) –

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan kritik secara terbuka terhadap pimpinan SKPD yang tidak mengikuti proses MPBM (Musyawarah Pembangunan Berbasis Masyarakat). Keengganan pimpinan SKPD menghadiri MPBM berdampak terhadap tidak maksimalnya eksekusi program yang telah disepakati dalam MPBM.

Kritik ini disampaikan orang nomor dua di Pemkot Mataram ini di hadapan rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif terhadap penyampaian tujuh paket raperda hak inisiatif DPRD Kota Mataram, Rabu (20/4). Sejumlah pimpinan SKPD hanya mengirimkan utusan untuk hadir dalam MPBM. Padahal, kata Mohan, MPBM itu hanya berlangsung dua hari.

Apalagi orang-orang yang hadir dalam MPBM adalah mereka yang diutus oleh masyarakat. ‘’Ketika mereka menyampaikan usul, itu kadang-kadang tidak bisa dikonkretkan dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Sehingga, masalah yang sama terjadi berulang-ulang,’’ sesalnya. Memang ada hal-hal umum yang bisa diusulkan oleh Pemkot Mataram untuk dimasukkan dalam Musrembang Provinsi NTB.

Tetapi ada hal-hal bersifat teknis yang sebetulnya bisa dilakukan dan tidak menyerap anggaran terlalu besar dan itu menyangkut infrastruktur jalan lingkungan. Hanya saja, karena proses MPBM tidak diikuti dari awal, sehingga MPBM terkesan sebatas wadah menampung usulan tanpa ada implementasi yang jelas.

Mohan menegaskan, pimpinan SKPD harus mengikuti proses MPBM dari awal. ‘’Jadi, tidak perlu didelegasikan kepada staf. Karena staf tidak bisa mengambil kebijakan secara langsung. Makanya itu perlunya kepala dinas ada di situ (MPBM, red). Karena punya kewenangan untuk mengeksekusi usulan masyarakat,’’ ujarnya.

Mohan menyampaikan bahwa dirinya tidak menggeralisir absennya kepala SKPD, namun faktanya, itu yang terjadi dalam MPBM Kota Mataram 2016 yang berlangsung tanggal 15 – 16 Maret. Bahkan ketidakhadiran kepala SKPD juga mendapat kritikan dari fasilitator dan juga peserta MPBM.

Mestinya, kepala SKPD memiliki catatan-catatan terkait keinginan masyarakat. ‘’Jangan nanti ketika kita turun, masyarakat meminta ini meminta itu dan pada akhirnya tidak bisa direalisasikan,’’ katanya. Mohan membantah, program yang tidak bisa dieksekusi SKPD, berkorelasi dengan kemampuan SDM. ‘’Bukan karena ketidakmampuan SDM, tetapi karena ketidakhadiran dalam MPBM,’’ tandasnya. (fit)