Benahi Penempatan ASN

Hj. Kartini Irwarni

SEKRETARIS Komisi I DPRD Kota Mataram, Hj. Kartini Irwarni, SPd., menyarankan kepada Pemkot Mataram untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap masalah ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkup Pemkot Mataram. Menurut dia, penataan ASN di Pemkot Mataram belum clear. Salah satu indikasinya, adanya laporan yang diterima kalangan Komisi I DPRD Kota Mataram mengenai dugaan salah penempatan pejabat.

Sejumlah pejabat diduga penempatannya tidak sesuai dengan kompetensi. ‘’Informasi terakhir yang kami terima, waktu itu kunjungan Komisi I ke Sekda Kota Mataram. Beliau mengatakan, memang daftar tunggu untuk penempatan-penempatan pejabat, sangat panjang,’’ terang Kartini kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (19/1). Itu menggambarkan bahwa penempatan ASN belum beres.

Namun demikian, sambung Kartini, ada janji dari Sekda, bahwa pihaknya akan menertibkan data kepegawaian. ‘’Katanya akan dicek kembali. Karena, saking panjangnya daftar tunggu untuk penempatan,’’ ucapnya. Komisi yang membidangi masalah pemerintahan dan aparatur ini menyayangkan masih adanya kesan Pemkot Mataram menempatkan ASN tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Apalagi ‘’melompati’’ pejabat yang lebih tinggi kompetensinya dan menempatkan pejabat yang lebih rendah kompetensinya pada jabatan tertentu. Tidak dapat dipungkiri, hal itu bisa menimbulkan persepsi negatif. Mulai dari penempatan pejabat berdasarkan kedekatan hingga faktor balas jasa. Padahal, lanjut politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini Komisi I telah menekankan agar Pemkot Mataram menempatan pejabat sesuai kompetensi dan latarbelakang pendidikannya.

Pengakuan Sekda, demikian Kartini, Pemkot Mataram sedang membenahi masalah ASN ini. Sehingga ke depan diharapkan, apa yang menjadi keluhan masyarakat tidak terulang kembali. ‘’Kita berharap ke depan bisa lebih tertib lagi,’’ imbuhnya. Komisi I, kata dia, tidak bisa melaksanakan fungsi pengawasan mereka secara maksimal terhadap masalah ASN ini. Komisi I sudah sejak lama meminta data kepegawaian lingkup Pemkot Mataram. Sayangnya sampai saat ini, data tersebut tidak pernah diberikan.

‘’Kita minta data pegawai yang sudan PNS dan non PNS. Berapa jumlahnya supaya kita bisa menganggarkan saat pembahasan APBD. Tapi sampai kemarin tidak pernah dapat. Janji-janji saja,’’ ungkapnya kecewa. (fit)