DPRD Kota Mataram Tegaskan Sikap Soal Pengadaan Truk Sampah

H. Didi Sumardi

Mataram (Suara NTB) –

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., angkat bicara terkait pola penanganan sampah di Kota Mataram. Ia menanggapi keinginan Forum BKM menambah armada angkutan sampah berupa truk dengan jumlah satu truk per kelurahan. ‘’Tentu saya apresiasi keinginan itu dan saya menyambut baik dan ini saya nilai sebagai bagian dari kepedulian masyarakat terhadap bagaimana pemerintah menangani sampah lebih baik lagi,’’ ujar Didi di DPRD Kota Mataram, Jumat (26/1).

Dalam hal penanganan sampah, Dewan ketika membahas KUA PPAS dan RAPBD 2017, salah satu yang menjadi fokus adalah soal penanganan sampah. Dinas terkait juga telah dikonfirmasi bagaimana gambaran penanganan sampah. Ini berkaitan dengan perubahan nomenklatur. Karena masalah kebersihan tak lagi berdiri sendiri, melainkan digabung dalam SKPD lain, yakni Dinas Lingkungan Hidup. Ini menjadi kekhawatiran tersendiri.

Pasalnya, saat masih berdiri sendiri di bawah Dinas Kebersihan Kota Mataram, penanganan sampah diakuinya masih belum maksimal. ‘’Bagaimana kalau urusan persampahan digabung dengan urusan lain,’’ ujarnya. Dalam rangka memperkuat sistem penanganan sampah agar lebih efektif, juga sekaligus menjawab banyaknya komplain soal TPS (Tempat Pembuangan Sementara), sehingga solusi yang disampaikan oleh eksekutif adalah integrasi kebiajakan pemberian dana operasional lingkungan masing-masing Rp 50 juta.

Anggaran ini sebagian digunakan untuk pembelian kendaraan roda tiga. Dengan adanya kendaraan roda tiga di masing-masing lingkungan diharapkan, kinerja pelayanan persampahan akan semakin baik. Kemudian, komplain terhadap TPS akan terjawab dengan menjadikan kendaraan roda tiga itu sebagai TPS mobile yang bergerak secara terjadwal mengangkut sampah dari lingkungan ke tempat pembuangan sampah. TPS mobile juga sekaligus akan mengatasi persoalan banyaknya sampah yang tidak terangkut karena faktor armada sulit masuk ke lingkungan.

Ini juga akan menjawab kebiasaan masyarakat yang membuang sampah bukan pada tempatnya seperti sungai, selokan dan lain sebagainya. Dengan pengadaan kendaraan roda tiga, eksekutif memberi gambaran bahwa penanganan sampah akan semakin baik. Dan itu, katanya, sudah menjadi kesepakatan yang tinggal dilaksanakan oleh eksekutif. ‘’Kemudian muncul usulan membeli truk, lalu fungsinya dimana,’’ tanya Didi. Namun demikian, pengadaan truk sampah sangat memungkinkan kalau itu menjadi bagian dari solusi penanganan sampah.

Ia menyayangkan munculnya persepsi bahwa Dewan tidak setuju dengan usulan pembelian truk. ‘’Tidak seperti itu. Ini bukan persoalan setuju atau tidak setuju,’’ cetus Didi. Sebab, kalau mengadakan truk yang basisnya di kelurahan, bagaimana model pengintegrasian dengan sistem yang sedang dibangun. ‘’Saya khawatir nanti lagi menjadi alasan karena truk sudah ada, Tossa diabaikan kemudian akan menjadi masalah baru,’’ tutur politisi Golkar ini.

Menurut Didi, pengadaan truk harus jelas kedudukannya manakala itu menjadi kebijakan. Dewan tidak ingin berbicara bahwa seolah-olah penanganan sampah akan beres dengan pengadaan truk sampah. Padahal problem di Mataram ini adalah bagaimana membangun sistem terpadu, terintegrasi dan tuntas dari hulu sampai hilir dalam penanganan sampah.

Kalau usulan pengadaan truk sampah menjadi bagian dari sistem yang akan dibangun atau dapat memperkuat sistem yang akan dibangun dan itu menjadi konsep dari eksekutif, Dewan dalam posisi sangat mendukung. Terkait SKPD yang menangani sampah, DPRD Kota Mataram, lanjut Didi, berencana menggelar rapat kerja dengan Dinas LH Kota Mataram. Namun karena Dinas LH belum memiliki pimpinan definitif, Dewan tentu akan melihat momen terkait itu.

‘’Kami ingin mengetahui bagaimana reformulasi sampah dengan berubahnya SKPD,’’ cetus orang nomor satu di Mataram. Dengan SKPD baru, diharapkan penanganan sampah akan lebih baik. Yang jelas, kata Didi, eksekutif telah memilih pola penanganan sampah dengan pengadaan kendaraan roda tiga yang diintegrasikan dengan Osamtu (Olah Sampah Terpadu). Setelah melakukan tinjauan lapangan dan berdiskusi langsung dengan Proffesor Tejo Wulan, Didi optimis pola Osamtu tersebut bisa menjadi bagian dari solusi. ‘’Makanya saya sudah minta sama Bappeda untuk fokus menyelesaikan ujicoba Osamtu,’’ tutupnya. (fit/*)