Dukung Langkah Kejaksaan

Muhtar

WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., mendukung langkah Kejaksaan mengusut dugaan penyimpangan pengadaan bibit cabai di Kota Mataram senilai Rp 2,8 miliar. Karena seperti diketahui, pengadaan bibit cabai itu berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN 2016. ‘’Model penyalurannya (DAK, red) memang sampai saat ini, kita tidak banyak tahu,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (30/1).

Dewan, lanjut Muhtar, bahkan kerap kali tidak mengetahui jadwal turunnya DAK itu. Sementara untuk Dinas Pertanian, banyak bantuan yang berasal dari DAK. ‘’Biasanya DAK itu kan volume dan peruntukkannya sudah terukur dari sana (pusat, red),’’ imbuhnya. Kalau kemudian, bantuan itu bermasalah, katanya, itu menjadi ranah aparat penegak hukum untuk menelisiknya.

Dinas Pertanian sebagai dinas teknis harus kooperatif, kalau sewaktu-waktu aparat penegak hukum membutuhkan keterangan terkait pengadaan bibit cabai tersebut. ‘’Tapi jangan dipolitisir atau diapa-apakan supaya ini tidak menjadi persoalan yang besar,’’ pintanya. Menurut politisi partai Gerindra ini, kalau pola pertanian diterapkan secara maksimal, tidak akan ada kesulitan mengeksekusi penanaman bibit cabai itu.

‘’Kalau Rp 2,8 miliar saya rasa tidak sulit untuk didistribusikan. Cuma modelnya seperti apa. Kan ada kelompok tani, ada pengawas lapangan,’’ katanya. Mestinya, sambung Muhtar, Dinas Pertanian melakukan pengecekan secara riil di lapangan. Tidak hanya menerima laporan dari kelompok tani. ‘’Mungkin benar mereka menanam tapi luasannya tidak sesuai,’’ katanya. Muhtar menyayangkan kalau pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanian tidak maksimal.

Karena menurut Muhtar, lahan pertanian di Kota Mataram tidak luas. Ia berharap, ke depan pengawasan harus lebih ditingkatkan. ‘’Tidak hanya Dinas Pertanian tapi juga leading sektor kita yang ada di Dewan ini. Apalagi ada DAK itu. Sehingga jangan sampai sekarang ini,’’ ucapnya. Anggota Dewan dari dapil Ampenan ini meyakini bahwa mahalnya harga cabai saat ini, salah satunya ada korelasinya dengan penanaman bibit cabai yang diduga tidak maksimal.

‘’Padahal saya lihat suplai cabai ke Kota Mataram dari Lombok Timur dan daerah lainnya penuh, seharusnya tidak ada dampak seperti itu,’’ sesalnya. (fit)