Bantuan Alat Usaha

Hj. Bq. Mirdiati

ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Hj. Bq. Mirdiati mengaku prihatin dengan kondisi nelayan. Keprihatinan ini menyusul cuaca buruk yang melanda Kota Mataram sejak sepekan terakhir. Dengan kondisi yang tidak bersahabat itu, praktis nelayan tidak bisa melaut. Seperti tradisi yang sudah-sudah, setiap musim angin barat ataupun gelombang tinggi yang ‘’memaksa’’ nelayan absen melaut, Pemkot Mataram memberikan bantuan sembako.

Namun menurut Mirdiati, bantuan berupa paket sembako itu bukanlah jawaban atas kondisi rutin yang dihadapi masyarakat nelayan setiap tahun. ‘’Saya kira tidak pas kalau diberikan bantuan sembako. Karena kalau bantuan sembako itu hanya mampu mengatasi persoalan ekonomi mereka (nelayan, red) dalam sehari dua hari saja,’’ ujarnya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (10/2).

Dikatakan Mirdiati, harus dibangun pola pemberian bantuan yang lebih baik kepada nelayan. Tidak sebatas bantuan dalam bentuk paket sembako. Anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela ini menyarankan supaya para nelayan mendapat bantuan alat usaha untuk mengantisipasi kondisi selama mereka tak melaut. Dia mencontohkan bantuan alat pembuat abon ikan laut.

Bantuan alat pembuat abon ikan laut itu setidaknya dapat meningkatkan nilai ekonomis hasil tangkapan para nelayan. ‘’Kalau ikannya yang dijual mungkin murah. Tapi kalau sudah dibuat abon, harganya bisa lebih tinggi,’’ ucapnya. Namun demikian, bantuan apapun bentuknya, harus dibarengi dengan pengawasan bagaimana bantuan alat ataupun modal usaha dimanfaatkan secara produktif oleh istri nelayan.

Selama ini, Pemkot Mataram melalui SKPD terkait kerap dihadapkan pada kondisi dilematis ketika ada permintaan bantuan dari para nelayan. ‘’Kalau dikasi modal usaha, dipakai beli beras. Begitu juga kalau dibantu alat, pas mereka ndak melaut, alat bantuan ini justru dijual. Pengakuan dari kepala dinas, para nelayan ini sudah sering diberikan bantuan,’’ terangnya. Sehingga, dia menyarankan pola lain dalam pendistribusian bantuan.

Pada bagian lain, politisi Gerindra ini mengaku sangat mendukung langkah Pemkot Mataram yang akan merelokasi rumah nelayan yang paling dekat dengan bibir pantai. Mengingat abrasi yang terjadi di Pantai Mapak, sudah semakin parah. ‘’Kalau sudah direlokasi, jangan lagi ada warga yang membangun rumah di garis pantai. Bila perlu Pemkot Mataram membangun pos pantau untuk mengawasi daerah pesisir agar tetap steril,’’ pungkasnya. (fit)