Bijak Maknai Jabatan

Muhtar

SOSIALISASI pencalonan sebagai bakal calon Gubernur NTB yang dilakukan oleh Walikota Mataram semakin menunjukkan keseriusan. Ini terlihat dari spanduk maupun baliho berukuran besar yang dipasang di sejumlah tempat. Penggunaan space reklame ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

"Walikota memang ingin mencalonkan diri. sudah jalan dan itu tidak bisa ditutup-tutupi," kata Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram pekan kemarin. Dikatakannya, setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. "Salah satunya pak wali mungkin juga ingin menggunakan haknya untuk dipilih. Walaupun saat ini duduk sebagai Walikota," terangnya.

Terkait sejumlah baliho yang dipasang khusus di Kota Mataram, selain milik Pemkot Mataram, memang ada juga milik pribadi walikota dalam kapasitas sebagai bacagub. "Tapi itu saya tidak tahu. Kalau milik pribadi pasti akan diminta, karena yang punya baliho pasti bayar," ungkapnya. Muhtar juga tidak memungkiri untuk kegiatan fraksinya, dia juga minta difasilitasi cuma-cuma oleh dinas perumahan Kota Mataram.

"Tapi cuma seminggu, kalau lebih dari itu harus bayar," kilahnya. Muhtar mengingatkan agar setiap bacagub, terlebih yang sedang menjabat agar membedakan kapasitas mereka. "Saya kira pak Walikota dengan timnya paham soal itu," imbuhnya. Yang jelas, sambung Muhtar, melakukan sesuatu jangan sampai memaksakan kehendak. "Biar apa yang kita lakukan itu berkah dan masyarakat juga simpati jadinya," katanya.

Politisi Gerindra ini tidak menampik bahwa masyarakat sekarang sudah cerdas dan bisa membedakan mana baliho yang dalam kapasitas sebagai kepala daerah dan mana yang sebagai bacagub. Tetapi yang jelas, kalau penggunaan reklame untuk kepentingan pribadi, seyogiyanya harus ada kontribusi kepada daerah. Apalagi, Pilkada serentak terbilang masih panjang, yakni tahun 2018.

Tentu tidak dapat disangkal bahwa para Bacagub akan semakin panjang menggunakan space reklame. Lain halnya kalau reklame itu dipasang oleh tim sukses bacagub. Ia mengimbau kepada Bacagub yang sedang menjabat agar bijak memaknai jabatannya. Jangan sampai ada kesan memanfaatkan jabatan.

"Kalau itu yang terjadi, sama artinya menyalahgunakan jabatan," pungkasnya. Karenanya, jangan sampai hal itu menjadi catatan ke depannya. "Jangan sampai semua penyelenggara merasa punya hak untuk itu," cetusnya. Pada bagian lain Muhtar mengingatkan agar niat Walikota maju sebagai bacagub supaya tidak sampai mengganggu tugasnya sebagai kepala daerah yang masih aktif menjabat. (fit)