Harus Aktif ‘’Jemput Bola’’
Ketut Sugiarta |
ANGGOTA
Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. Ketut Sugiarta menyayangkan, hingga saat ini
tiga rusunawa di Kota Mataram belum diserahkan oleh pemerintah pusat. Kondisi
ini membuat Pemkot Mataram tidak bisa menganggarkan pemeliharaannya. ‘’Dalam
kondisi seperti ini harusnya lebih aktif jemput bola, komunikasi dengan
pemeritah pusat untuk bisa dikelola,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (21/2).
Kalaupun
ada pemasukan atas operasional rusunawa itu, pemanfaatannya dikembalikan untuk
pemeliharaan rusunawa bersangkutan. Misalnya untuk kebersihan dan sanitasi
lingkungan. ‘’Jangan sampai orang sudah pindah ke rusunawa kesannya masih
kumuh,’’ imbuhnya. Karena salah satu manfaat dari keberadaan rusunawa adalah
mengalihkan kekumuhan ke tempat yang lebih baik.
Menurut
Ketut Sugiarta kalau konteksnya karena aturan sehingga belum dilakukan serah
terima, sebaiknya Pemkot Mataram jemput bola ke pusat. Atau, paling tidak
dilakukan MoU terkait pemeliharaan rusunawa. Ia khawatir karena alasan belum diserahkan oleh pemerintah
pusat, lantas masyarakat yang tinggal di rusunawa menjadi tidak terurus.
Selain
untuk mengurai kekumuhan, rusunawa dihajatkan untuk mengatasi persoalan
kekurangan rumah di Mataram. Karena seperti sering disampaikan Walikota
Mataram, H. Ahyar Abduh bahwa Kota Mataram masih kekurangan sekitar 20 ribu
rumah. Melihat luasan Kota Mataram yang hanya 61,30 kilometer persegi, maka
trend pembangunan rumah di Mataram adalah vertikal seperti halnya rusunawa.
Untuk
itu, Ketua Fraksi Gerindra ini menyarankan kepada Pemkot Mataram agar lebih pro
aktif bersurat ke pemerintah pusat. ‘’Kalau memang belum bisa diserahkan,
paling tidak Pemkot minta kepada pemerintah pusat agar bisa dilakukan
pemeliharaan agar tidak terjadi kekumuhan,’’ pungkasnya. Ketut Sugiarta setuju
kalau misalnya lobi pemerintah pusat harus dilakukan bersama antara eksekutif
dengan Dewan.
Ketut
Sugiarta mengaku, Dewan belum pernah turun ke lapangan terkait rusunawa. Namun
demikian, dia menyarankan Pemkot Mataram mencari solusi. ‘’Bersurat atau
mendatangi atau kira bersama melobi,’’ katanya. Pada bagian lain, ia
menyarankan supaya Pemkot Mataram lebih selektif calon penghuni rusunawa.
Jangan sampai, yang diterima di rusunawa justru kebanyakan dari luar Mataram.
(fit)
Comments