Ingin di Komisi IV

Hj. Kartini Irwarni

ANGGOTA DPRD Kota Mataram dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Hj. Kartini Irwarni, SPd., diam-diam memendam keinginan duduk di Komisi IV, sesuai latar belakang pendidikannya. karena seperti diketahui, Komisi IV, selain membidangi masalah kesehatan, juga menangani soal pendidikan. Sehingga, dia merasa sangat tepat kalau kemudian ditempatkan di sana.

Momentum perubahan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) dapat menjadi pintu masuk bagi politisi perempuan ini untuk melenggang ke Komisi IV. Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, selasa (28/2), membenarkan adanya perubahan AKD di DPRD Kota Mataram dalam waktu dekat di DPRD Kota Mataram. Menurut dia, keinginan semua fraksi pasti sama. Baik yang punya kursi banyak maupun sedikit.

"Semua fraksi pasti ingin dapat jatah pimpinan di AKD," cetusnya. Untuk itu, dalam perubahan AKD nantinya diharapkan ada pemerataan. Sebab, kalau hanya semata-mata mengacu pada jumlah kursi di parlemen, sudah pasti parti dengan jumlah kursi sedikit, akan tereleminasi. Pemerataan pimpinan AKD ini, sambung Kartini Irwarni, tidak hanya menjadi keinginan PKB, tapi juga partai-partai lain yang juga punya kursi minim. "Supaya partai dengan kursi kecil ini dapat merasakan pengalaman memegang pimpinan AKD.

Ia melihat kecenderungan yang terjadi di Mataram, adanya rangkap jabatan. Mulai dari ketua fraksi, komisi maupun pansus. Untuk PKB sendiri, kata Kartini Irwarni, berdasarkan kesepakatan di internal fraksi gabungan, bahwa yang menjadi ketua fraksi, juga duduk di Banleg. berdasarkan kesepakatan pula, bahwa ketua Fraksi GNB (Gerakan Nurani Bangsa) akan diketuai oleh Hanura. Sedangkan utusan GNB yang duduk di Banleg diharapkan dari PKB.

Namun demikian, anggota dewan dari Dapil Sandubaya ini membantah fenomena rebutan kursi pimpinan AKD. Karena, menurut Kartini, kalau seorang anggota dewan rangkap jabatan, jelas tidak akan efektif dalam melaksanakan tupoksinya. ‘’Kalau waktu rapatnya misalnya bersamaan, kan jadi amburadul jadwalnya,’’ ungkap Kartini.

Kartini sepakat, bahwa tidak hanya ASN yang membutuhkan penyegaran, kalangan Dewan juga membutuhkan penyegaran agar tidak monoton pada AKD yang itu-itu saja. (fit)