Komisi III Tantang Asosiasi Kontraktor Laporkan Dugaan Kecurangan Tender

Mataram (Suara NTB) –

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat menyayangkan adanya dugaan bahwa Bagian APP (Administrasi Pengendalian Pembangunan) Setda Kota Mataram mengatur pemenang tender proyek. ‘’Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian pejabat Pemkot, bahwa kita sudah ada di era keterbukaan. Kemudian tidak menutupi peluang masyarakat ingin mengambil bagian dalam pembangunan Kota Mataram,’’ ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya Selasa (28/2).

Sebenarnya, siapapun itu harus diberikan kesempatan yang sama untuk ikut membangun di Mataram. Agar tuduhan itu tidak menjadi isu, Komisi III DPRD Kota Mataram menantang asosiasi kontraktor melaporkan kepada Dewan hal-hal yang mereka temukan dalam proses pelelangan. ‘’Ini akan menjadi data kami,’’ cetusnya. Tidak cukup hanya menyampaikan laporan kepada Inspektorat.

Komisi III yang membidangi masalah pembangunan juga penting mengetahui hal ini. Paling tidak, Komisi III bisa memanggil pihak-pihak terkait untuk hearing. Karena, kata Ismul Hidayat, Komisi III juga tidak bisa bergerak atau melaksanakan fungsi pengawasan mereka manakala tidak ada laporan dari masyarakat. ‘’Kita tidak bisa mengintervensi dinas karena mereka juga punya SOP bagaimana melakukan pekelangan,’’ ucapnya.

Karena hajatan dilakukannya tender melalui LPSE yakni untuk mencegah terjadinya kecurangan. Justru kalau dengan menggunakan LPSE masih ada yang ‘’bermain’’, Ismul sangat menyayangkan hal itu. Karena hal ini akan berimplikasi pada keterlambatan proyek. ‘’dari proses pelelangannya akan kelihatan. Kalau pelelangannya bukan di akhir atau sudah dekat, kecenderungannya proyek tidak bisa tuntas sesuai waktu yang diberikan,’’ pungkasnya.

Kalau ada pihak-pihak yang menemukan adanya kejanggalan dalam tender proyek diharapkan segera melakukan komunikasi agar secepatnya dicarikan solusi. ‘’Kita tidak tahu, apakah ada hambatan yang dialami pihak ketiga atau tidak. Karena Dewan tidak masuk pada hal-hal teknis seperti itu,’’ katanya. Politisi PKS ini menyebutkan bahwa banyak pintu untuk memainkan tender.

‘’Ini bukan dengan cara yang tidak sah. Cara yang sahpun masih bisa dimainkan,’’ sesalnya. Ia mencontohkan ketika Dewan mempertanyakan mengapa terjadi keterlambatan tender, alasannya karena pihak ketiga tidak memenuhi administrasi atau pihak ketiga terlambat melengkapi data harga. ‘’Itu kan bisa saja dengan alasan itu menutup kesempatan yang lain. Kemudian merekomendasikan rekanan tertentu,’’ katanya.

Ismul tidak memungkiri bahwa hal-hal seperti itu masih terjadi di Mataram. Sehingga pihaknya terus mendorong, Bulan Maret semua pekerjaan bisa dimulai. (fit)