PKL Jangan Dibatasi

Abdul Malik

RENCANA Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, Spi., yang akan membatasi jumlah PKL di Mataram, menuai kontroversi. "Ndak perlu kita batasi. yang perlu kita benahi adalah zonasi PKL," kata Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram kemarin.

PKL di Mataram terlihat semrawut karena memang penataannya belum maksimal. Dia mencontohkan pkl yang berjualan di Taman Malomba, Ampenan. Menurut dia, wajar masyarakat berjualan di taman karena memang Pemkot Mataram tidak menyediakan tempat khusus berjualan di sana. "Sehingga mereka mengisi bahu-bahu jalan,’’ ucapnya.

Keberadaan PKL, lanjut Malik, merupakan salah satu ciri kota metropolitan. Sehingga membutuhkan penataan yang serius. Sejauh ini, baru ada beberapa kawasan saja yang telah ditata. Seperti Karang Taliwang dan Arena Buah Cakranegara. Bagi pedagang lainnya, terutama yang berjualan di jalan utama seperti Jalan Pejanggik, Malik menegaskan, pemerintah tidak bisa membatasi masyarakat berjualan. "Kalau memang dia dibatasi, terus apa yang mau dilakukan," tanyanya.

Keberadaan PKL dipandang dapat menjadi solusi mengatasi kemiskinan. Karena, sambung Malik, dengan berjualan, masyarakat PKL dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Anggota Dewan dari Fraksi Golkar ini mengingatkan, jangan sampai kebijakan membatasi jumlah PKL ini, dapat menimbulkan kemiskinan baru. Sebab, lapangan pekerjaan di Mataram sudah semakin sulit.

Malik mempertanyakan, solusi apa yang ditawarkan oleh Dinas Perdagangan ketika jumlah PKL dibatasi. "Orang mau jualan kok dilarang," sesalnya. Malik menilai, sebetulnya penataan PKL di Mataram sudah cukup baik. "Buah-buahan tempatnya khusus di Arena Buah," cetusnya. sementara itu, banyak sekali PKL mobil yang bermunculan di mana-mana. "Ini yang mestinya mereka perhatikan, harus dijadikan satu tempat sehingga menjadi ikon tersendiri," katanya.

PKL yang menggunakan kendaraan, menurut Malik harus ditertibkan. ‘’Karena kasian mereka (PKL, red) yang sudah ditempatkan itu,’’ tambahnya. Malik berharap, Kepala Dinas Perdagangan mampu membuat inovasi yang kreatif dan solutif. Artinya, jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang tidak rasional. Justru pemerintah harus peka terhadap perkembangan kota. Dengan lokalisasi PKL, bisa menjadi salah satu sumber PAD bagi Kota Mataram. (fit)