Hasilnya Harus Nyata

PEMKOT Mataram menyiapkan anggaran pengentasan kemiskinan dengan nominal yang cukup fantastis. Berdasarkan pengakuan Kepala Bappeda Kota Mataram, Ir. Amiruddin, bahwa tahun 2017 ini anggaran pengentasan kemiskinan di Kota Mataram mencapai Rp 160 miliar. Angka ini meningkat dari anggaran untuk program yang sama di tahun 2016 dan tahun 2015 lalu. Tahun 2016, anggaran pengentasan kemiskinan yang disiapkan Rp 134 miliar sedangkan tahun 2015 hanya Rp 34 miliar.

Anggaran pengentasan kemiskinan ini katanya tersebar di sejumlah SKPD lingkup Pemkot Mataram. Sayangnya, tidak secara konkret disebutkan item anggaran penanggulangan kemiskinan. Yang menjadi catatan adalah, tren anggaran pengentasan kemiskinan yang terus meningkat, harus diakui, belum sebanding dengan hasil yang dicapai. Nyatanya, masih banyak warga yang tidak tersentuh program pengentasan kemiskinan itu.

Rasio antara anggaran dengan pencapaian pengentasan kemiskinan di Mataram, mestinya menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh. Mulai dari pola pendataan maupun penanganannya. Data yang keliru akan berdampak pada hasil yang didapatkan. Karena salah satu persoalan pengentasan kemiskinan yang terkesan stagnan karena  sajian data orang miskin yang keliru.

Antara data yang dijadikan rujukan untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan dengan kondisi nyata di lapangan, kerap berkebalikan. Jika ditarik benang merahnya, tentu persoalan ini bermula dari kekeliruan pendataan. Apalagi sekarang yang dijadikan rujukan untuk mendistribusikan bantuan untuk orang miskin, adalah data resmi yang diterbitkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik).

Sementara, BPS sendiri memperbarui data tersebut, tidak setiap saat. BPS melakukan pendataan rumah tangga miskin secara periodik. Dan, ketika bantuan didistribusikan, bukan tidak mungkin, jumlahnya sudah bertambah. Hal ini memicu kecemburuan sosial antara penerima bantuan dengan warga yang tidak tercantum namanya sebagai penerima walaupan dia juga terkategori miskin.

Pemerintah sepertinya belum menemukan pola penanganan pengentasan kemiskinan yang tepat. Karena hasil yang dicapai dengan anggaran pengentasan kemiskinan yang diparkir sangat besar pun, belum sesuai ekspektasi. Belum lagi pengentasan kemiskinan yang bersumber dari program aspirasi anggota Dewan. Dengan ‘’gempuran’’ program pengentasan kemiskinan, baik dari eksekutif maupun legislatif, idealnya kemiskinan di Kota Mataram, sudah berkurang signifikan.

Untuk itu, pemerintah perlu mencari pola lain pengentasan kemiskinan di Kota Mataram. Harus ada data awal yang jelas berapa jumlah orang miskin di Mataram. Kemudian data jumlah orang miskin yang berhasil dientaskan setiap tahun. Bila perlu data itu disajikan by name, by address. Jangan sampai, anggaran pengentasan kemiskinan hanya untuk menangani orang miskin yang sama dari tahun ke tahun. Kalau itu yang terjadi, sama artinya Pemkot Mataram telah gagal melaksanakan program pengentasan kemiskinan.

Pola pengentasan kemiskinan harus nyata hasilnya. Penanganannya sebaiknya harus edukatif. Dalam arti, mereka yang diintervensi kemiskinannya tidak kembali menjadi miskin pada tahun berikutnya. Sehingga dalam kurun beberapa tahun ke depan, jumlah orang miskin di Mataram tercatat sangat kecil bahkan nol. (*)