Pengawasan Lemah
I Wayan Wardana |
ANGGOTA
Komisi II DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH., menyayangkan, adanya aset
Pemkot Mataram berupa ruko di kompleks Pasar Cakranegara yang diduga
dipindahtangankan. "Kita seperti pemadaman kebakaran saja kalau begitu.
Setelah ada kejadian baru kita tahu, ramai - ramai turun untuk
menyelesaikan," sesalnya. Dia menduga sebelumnya memang tidak pernah ada
pengawasan. Artinya, selama ini pengawasan sangat diabaikan.
Wardana
menuding Dinas terkait tidak aktif turun untuk melakukan pemantauan. Ia mengaku
terkejut dengan adanya kabar dugaan pemindahtanganan aset. "Ini kan hal
yang sangat simpel kita ndak bisa menangani, apalagi hal yang lebih
besar," katanya. Sebetulnya masalah pengawasan aset tidaklah rumit
sepanjang ada kemauan untuk menyelesaikan hal tersebut. Dengan munculnya kasus
tersebut mengindikasikan adanya pembiaran.
Seperti
halnya Sekda, politisi PDIP ini juga cukup khawatir hal tersebut dapat menjadi
sandungan Mataram mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kalaupun
nantinya Mataram mendapatkan opini WTP, makna WTP itu menjadi tidak baik. Hanya
mengejar penghargaan. "Ternyata pengelolaan aset kita juga seperti
itu," sesalnya. Wardana menganggap persoalan ini bukan persoalan besar dan
rumit.
"Inikan
bukan masalah besar, kenapa bisa terbengkalai seperti itu," imbuhnya.
Untuk itu, Wardana menyarankan agar dilakukan pengawasan secara periodik. Ia
curiga pengawasan itu tidak dilakukan sehingga hal tersebut bisa terjadi.
Karena, temuan itu baru di satu pasar saja. Tidak menutup kemungkinan, hal
serupa juga terjadi di pasar lainnya. "Perlu diagendakan turun secara
berkala. Mungkin sifatnya pembinaan juga di sana," katanya. Supaya ke
depan, peristiwa serupa tidak terulang kembali.
Wardana
mengaku heran sampai aset Pemkot Mataram bisa berpindah tangan. "Dari
kemarin-kemarin kerjaannya apa," pungkasnya. Hal ini juga tidak menyentuh
akar persoalan apa yang sebenarnya terjadi. Wardana melihat, Pemkot Mataram
kurang disiplin dalam melakukan pengawasan. Mantan kepala Lingkungan ini yang
hal yang sama juga kemungkinan terjadi di tempat lain. "Yang jangan heran
di tempat lain mungkin ada juga yang bernilai ekonomis tinggi. Kita lihat saja
kalau memang itu ada, nanti di Komisi II kita mau rapatkan," katanya.
Komisi
II, kata Wardana, bisa melakukan penelusuran dengan cara turun langsung ke
lapangan. Selama ini, katanya, dalam setiap rapat kerja dengan mitra Komisi II,
kesannya semua baik-baik saja. "Yang dilaporkan lain, yang terdiri di
lapangan lain," kritiknya. Ia menjanjikan internal Komisi II akan turun ke
lapangan guna menelusuri dugaan pemindahtanganan aset tersebut. (fit)
Comments