DPRD Kota Mataram Gelar Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016

Mataram (Suara NTB) –

DPRD Kota Mataram, Selasa (13/6) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2016. Rapat paripurna dihadiri lengkap oleh pimpinan DPRD Kota Mataram. Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memimpin jalannya rapat paripurna yag dihadiri oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Di akhir paripurna juga dilakukan penyerahan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2016, dari Walikota Mataram kepada pimpinan DPRD Kota Mataram. Walikota di awal pidatonya, mengulas kesuksesan Kota Mataram yang berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Disampaikan Walikota, terkait Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

a.      Pendapatan, terealisasi Rp 1,396 triliun lebih atau 102,84% dari target yang ditetapkan Rp 1,357 miliar lebih. Atau naik sebesar 17,45% dibandingkan realisasi tahun 2015 yaitu Rp 1,118 miliar lebih.

b.      Belanja, terealisasi Rp 1,330 triliun lebih atau 93,62% dari dianggarkan Rp 1,421 lebih.

c.       Surplus pelaksanaan APBD Rp 65,675 miliar lebih, yang merupakan selisih lebih  pendapatan dengan belanja. Surplus ini terdiri dari surplus APBD Rp 64,765 miliar lebih, surplus Dana JKN Rp 459 juta lebih dan surplus di RSUD Kota Mataram sebagai BLUD Rp 451 juta lebih

d.      Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa tahun 2015 ditargetkan Rp 83,961 juta lebih dengan realisasi Rp 83,920 juta lebih atau 99,95%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 20,400 miliar dan terealisasi Rp 14,452 miliar yang merupakan investasi penyertaan modal pada 3 Perusahaan daerah yaitu pada PT Bank NTB, PDAM Menang Mataram dan  BPR NTB Mataram.

e.      SILPA Kota Mataram pada akhir Tahun Anggaran 2016 Rp 135,144 miliar lebih, yang bersumber dari SILPA APBD Rp 128,72 miliar lebih, SILPA Dana JKN Rp 5,625 miliar lebih, dan SILPA RSUD Kota Mataram sebagai BLUD Rp 1,446 miliar lebih.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

a.      Saldo Anggaran lebih awal Rp 83,961 miliar lebih

b.      Penggunaan Saldo anggaran lebih sebagai penerimaan tahun berjalan Rp 83,920 miliar lebih

c.       Silpa Rp 1,446 miliar lebih

d.      Koreksi lain-lain Rp 40 juta lebih

e.      Saldo Anggaran lebih akhir Rp 135,144 miliar lebih

Laporan Operasional terdiri:

a.      Pendapatan operasional Rp 1,463 triliun lebih

b.      Beban operasional Rp 1,139 miliar lebih

c.       Beban Luar biasa Rp 863 juta lebih

d.      Surplus defisit Operasional Rp 323,165 miliar lebih

Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari:

a.      Jumlah ekuitas awal Rp 2,97 triliun lebih

b.      Surplus defisit Operasional Rp 323,165 miliar lebih

c.       Koreksi ekuitas lainnya Rp 328,88 miliar lebih

d.      Ekuitas akhir Rp 2,748 triliun lebih

Laporan Neraca terdiri dari:

a.      Total Aset Rp 2,790 triliun lebih

b.      Kewajiban Rp 42,129 miliar lebih dan

c.       Ekuitas Rp 2,748 triliun lebih

Laporan Arus Kas terdiri dari:

a.      Arus Kas dari aktivitas operasi Rp 399,75 miliar lebih

b.      Arus Kas dari aktivitas investasi non keuangan minus Rp 333,391 miliar lebih

c.       Arus Kas dari aktivitas pembiayaan minus Rp 14,452 miliar lebih

d.      Arus Kas dari aktivitas non anggaran minus Rp 49 juta lebih

e.      Kenaikan bersih selama periode Rp 51,182 miliar lebih

f.        Saldo awal Kas di BUD per 1 Januari 2016 Rp 85,244 miliar lebih

g.      Saldo Akhir Kas di BUD per 31 Desember 2016 Rp 136,427 miliar lebih.

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. (fit/*)