Harus Ada Pakta Integritas
 |
| Parhan |
WAKIL
Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., menyayangkan masih maraknya
dugaan pungli (pungutan liar) di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram.
Sebab, dugaan maraknya pungli di pasar tradisional ini, bukan kali ini saja
terdengar. "Memang dari dulu, bahkan para pedagang banyak yang mengeluh,
pungutan itu lebih besar daripada retribusi yang seharusnya. Ini masih kita
dengar," ungkapnya kepada Suara NTB
di Mataram, Kamis (8/6).
Untuk
menghilangkan praktik pungli ini, dibutuhkan pengawasan yang sungguh-sungguh
dari dinas terkait, melalui kepala pasar maupun juru pungut. ''Terkadang ini
yang kurang terkontrol, jadi kita minta pengawasan agak ketat. Walaupun di sana
ada kepala pasar maupun juru pungut, bisa saja mereka bermain,'' katanya.
Dengan pengawasan yang cukup ketat dari dinas terkait, pungli itu bisa
diminimalisir. Artinya, lanjut Parhan, pengawasan tidak bisa hanya diserahkan
kepada juru pungut tanpa adanya tindakan serupa dari kepala pasar.
Sebab,
bukan tidak mungkin ada kongkalikong antara juru pungut maupun kepala pasar
dengan oknum-oknum yang melakukan pungli tersebut. Oleh karena itu, politisi
PKS ini meminta Dinas Perdagangan segera mengambil sikap. "Kita harapkan
dinas terkait bisa mengatasi ini dengan bijak. Jangan sampai ini menjadi
boomerang bagi dinas terkait," katanya. Ia mengapresiasi langkah Wakil
Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana yang memanggil seluruh kepala pasar dan
memberikan peringatan kepada mereka.
Parhan
mengaku terlalu banyak laporan dari masyarakat terkait pungli di pasar
tradisional. Bahkan, lanjut dia, bisa dikatakan pungli itu terjadi di semua
pasar tradisional yang ada Mataram. Dengan adanya ancaman pemecatan, diharapkan
para kepala pasar mampu bekerja dengan baik. Salah satu tolak ukurnya adalah,
di titik-titik yang seharusnya Pemkot Mataram mendapatkan retribusi yang
maksimal, yang terjadi justru berkebalikan.
Comments