Apresiasi Fraksi-Fraksi DPRD Kota Mataram

Pemkot Janji Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Mataram (Suara NTB) –

DPRD Kota Mataram kembali menggelar rapat paripurna. Kali ini agendanya jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., dari pihak eksekutif hadir Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Dalam kesempatan itu, Mohan menanggapi semua fraksi yang pada paripurna sebelumnya telah menyampaikan saran, masukan maupun kritik. ‘’Penghargaan tak terhingga untuk apresiasi masing-masing fraksi terhadap predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dipertahankan Pemkot Mataram dalam audit laporan keuangan daerah tahun anggaran 2016 dan kami akan berupaya menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh beberapa rekomendasi terkait temuan BPK,’’ terangnya.

Pemkot Mataram, lanjut Mohan, menerima dengan baik saran untuk melanjutkan dan memantapkan penerapan akural sistem, manajemen pengelolaan aset daerah, perluasan cakupan cash management system, peningkatan kapasitas, profesinalisme dan kualitas aparatur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas sistem pengelolaan PAD, peningkatan kualitas sistem pelayanan serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

‘’Kami juga sangat berterima kasih atas apresiasi fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PPP dalam hal penanganan sampah di masing-masing lingkungan,’’ katanya. Saran dalam hal penanganan sampah berupa penganggaran sarana prasarana TPS, TPA dan armada roda tiga serta pelibatan seluruh masyarakat di lingkungan akan menjadi fokus perhatian Pemkot Mataram.

Terkait penanganan banjir di Mataram yang disampaikan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PPP, Pemkot Mataram sepakat dengan adanya grand design sistem penanganan banjir secara terintegratif dan komprehensif. Baik sistem sungai dari hulu ke hilir maupun sistem drainasenya. Sistem sungai pembuatan waduk/kolam retensi sagat perlu untuk dilakukan. Terutama di daerah hulu untuk mengurangi overflow pada sungai yang berpotensi menyebabkan terjadinya banjir/genangan di daerah hilir.

Sedangkan untuk drainase, sistem dan kapasitasnya perlu ditinjau kembali. Mengingat perkembangan pemukiman yang menyebabkan semakin luasnya lahan tutupan. Sehingga daerah resapan air menjadi berkurang. Selain itu, perlu pembuatan jalan inspeksi sepanjang kiri kanan sungai menjadi bagian yang sangat penting untuk keperluan pengendalian sungai dan sistemnya.

Terkait rendahnya realisasi PAD yang bersumber dari retribusi parkir dan pasar, sebagaimana disampaikan Fraksi PDI perjuangan dan fraksi Partai Demokrat, peningkatan pengelolaan perparkiran terus dilakukan Pemkot Mataram. Ada beberapa langkah yang telah diambil terkait pengelolaan parkir. Antara lain, penguatan organisasi, yaitu melaksanakan penguatan sistem dan prosedur pemungutan retribusi untuk mencegah kebocoran yang diakibatkan oleh ketidakcermatan pemungutan oleh kolektor jukir.

Sedangkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah retribusi pasar, upaya-upaya yang sedang dan akan dilakukan, antara lain monitoring dan evaluasi setiap bulan dan triwulan terhadap capaian dari target retribusi. Baik harian dan bulanan masing-masing pasar yang sudah ditetapkan. Sementara itu, terkait optimalisasi pengelolaan aset, Pemkot Mataram saat ini telah melakukan langkah-langkah dalam upaya penguatan manajemen pengelolaan aset.

Antara lain, Badan Keuangan Daerah sedang melakukan analisa terkait hal-hal yang akan diubah kembali dalam Perda Barang Milik Daerah. Terutama yang menyangkut tariff/besaran pemanfaatan kekayaan daerah terkait penerapan sewa rumah dinas guru,sewa/retribusi sisa lahan badan jalan, sewa lahan tanah pecatu dan lain-lain. Sementara itu terkait gerai pasar modern, sejak Bulan Maret 2017 telah dilakukan moratorium bidang perizinan.

‘’Terkait penundaan DAU dari pemerintah pusat yang menjadi indikasi perlunya perbaikan sistem pengelolaan keuangan Pemkot Mataram. ‘’Dalam hal ini kami katakan bahwa penundaan DAU 2016 tidak berpengaruh terhadap opini WTP. Karena hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan anggarannya untuk membiayai kebutuhan pemerintah lainnya,’’ demikian Mohan. (fit/*)

Foto:

1.      Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi (kanan) mengetuk palu menandakan dibukanya rapat paripurna. Duduk bersama Ketua DPRD, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. (Suara NTB/ist)

2.      Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana membacakan tanggapan eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016. (Suara NTB/ist)

3.      Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi (kanan) dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. (Suara NTB/ist)