Perlu Perbaikan Pengelolaan Aset

I Wayan Wardana

PENYAMPAIAN Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan suatu keharusan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kewajiban bagi kepala daerah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Menyimak Pidato Walikota Mataram dalam penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2016, Fraksi PDI Perjuangan, kata anggota Fraksi PDIP pada DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, SH, memberikan apresiasi kepada Pemkot Mataram atas berbagai upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, penekanan efisiensi dan efektifitas belanja dan kewajaran dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya sesuai hasil audit BPK RI.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi. Fraksi PDI Perjuangan berharap agar perolehan opini WTP tersebut bukan hanya sekedar penghargaan semata, namun yang lebih penting adalah sejalan dengan keberhasilan Pemerintah Kota Mataram dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram. Fraksi PDI Perjuangan, lanjut dia, mendorong Pemkot Mataram untuk terus melakukan langkah-langkah penguatan sistem manajemen pengelolaan dan akuntabilitas serta peningkatan kinerja dan profesionalitas aparatur sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi.

Dengan diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, seharusnya hal tersebut linier dengan pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah. Tapi faktanya, bahwa terjadinya penundaan DAU di Tahun 2016 dari pemerintah pusat membuktikan perlunya perbaikan sistem pengelolaan aset dan manajemen pelaporan keuangan oleh Pemkot Mataram.

Pada bagian lain, terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi kepada Walikota Mataram beserta jajarannya atas capaian kinerja yang baik seperti capaian realisasi keuangan sebesar Rp 1,330 triliun lebih atau 93,62 % dari anggaran sebesar Rp 1,421 triliun lebih. Khusus terhadap realisasi pendapatan sebesar Rp 1,396 triliun lebih atau 102,84 % dari target yang ditetapkan Rp 1,357 triliun lebih merupakan capaian yang cukup positif dalam rangka realisasi Pendapatan yang lebih besar lagi khususnya PAD. (fit)