Mataram
(Suara NTB) –
Anggota
Pansus LKPJ, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., menyarankan kepada Walikota Mataram
supaya mengganti pimpinan SKPD yang capaiannya di bawah 75 persen. Sebab,
dengan dengan capaian dibawah 75 persen menunjukkan lemahnya kinerja pimpinan
SKPD bersangkutan.
Kepada
Suara NTB di sela-sela pemanggilan 15
SKPD yang tak mencapai di DPRD Kota Mataram, politisi PPP ini menyatakan,
sebagai gantinya, tidak ada salahnya kalau Walikota Mataram melelang
jabatan-jabatan yang pada tahun 2012 lalu capaiannya dibawah 75 persen. ‘’Siapa
yang sanggup mendongkrak capaian itu, itulah yang diberi kesempatan,’’
tegasnya.
Sementara
itu, pantauan Suara NTB di DPRD Kota
Mataram, beragam ekspresi pimpinan SKPD menghadapi panggilan yang dilayangkan
Pansus LKPJ. Ada yang memboyong semua Kepala Bidangnya, adapula yang ketar-ketir.
Seperti Kepala Dinas Koperindag Kota Mataram, wartan, SH. Ia bolak balik
menelpon anak buahnya menanyakan data capaian anggaran belanja di dinas yang
dipimpinnya.
Ia
bahkan terlihat naik pitam. Dengan nada tinggi ia meminta anak buahnya
secepatnya menyusulnya ke DPRD Kota Mataram sekaligus membawa data yang
dimintanya. Didalam ruang sidang, Pansus mulai menanyakan alasan masing-masing
SKPD mengapa realisasi belanjanya tidak mencapai target. Jawaban-jawaban dari
tiap SKPD nantinya akan menjadi bahan bagi Pansus LKPJ untuk memberi catatan
strategis terhadap LKPJ Walikota. ‘’Kita tidak mau catatan ini hanya lip
service saja,’’ ujar Ketua Pansus LKPJ, H. AB. Taufikurahman.
Kepala
Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmudin Tura yang mendapat kesempatan pertama
mengaku tidak membawa data. Namun secara umum, katanya realisasi belanja di
dinas yang dipimpinnya mencapai 92 persen lebih. (fit)
 |
|
JELASKAN
- Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmudin Tura menjelaskan soal capaian
di dinas yang dipimpinnya. (Suara NTB/fit)
|
Komentar