Mataram
(Suara NTB) –
Keinginan
Kota Mataram menjadi Kota Layak Anak (KLA) patut diapresiasi. Hanya saja,
komitmen menjadi KLA itu harus dibarengi dengan pemenuhan sarana dan prasarana
yang diperuntukan bagi anak-anak. Sejauh ini, menurut Ketua Fraksi Partai
Hanura DPRD Kota Mataram, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi., kepada Suara NTB, Minggu (21/4) sarana bermain
untuk anak-anak di Mataram masih minim.
Sehingga,
lanjut dia, banyak anak-anak yang menjadikan mall sebagai sasaran untuk
bermain. Memang di mall tersedia sarana permainan anak-anak, tetapi jumlahnya
masih terbatas. Belum lagi, anak-anak terpaksa berbaur dengan berbagai kalangan
usia jika harus bermain di mall. Kondisi ini, menurut dia, jelas tidak terlalu
nyaman bagi anak-anak.
Dewan,
dalam hal ini, sangat mendukung keinginan Kota Mataram menjadi KLA. Namun,
untuk mewujudkan keinginan ini, masih banyak hal yang perlu dipenuhi Pemkot
Mataram. Seperti pemenuhan sarana bermain dan juga pendidikan. Khusus mengenai
pendidikan, harus diatur regilasi jam belajar masyarakat seperti yang telah
diterapkan di daerah-daerah lain seperti Yogyakarta.
Melihat
kondisi sejauh ini, kata dia, Kota Mataram masih memungkinkan untuk bisa
mewujudkan keinginan menadi KLA. ‘’Kalau memang konsepnya seperti itu,
pengembangan pembangunan ke utara dan selatan bisa dimanfaatkan untuk
pembangunan berkonsep KLA, jangan melulu diisi oleh kepentingan orang dewasa’’
ujarnya.
Sebelumnya,
Kamis (18/4) Perwakilan Unicef wilayah Timur mengunjungi Kota Mataram. Dalam
kesempatan itu Perwakilan Unicef memaparkan tentang pemenuhan hak anak melalui
KLA sekaligus membentuk gugus tugas KLA sebagai dasar pembentukan KLA di Kota
Mataram. Pada kesempatan itu Kepala Bappeda Kota Mataram Lalu Martawang
memberikan apresiasi terhadap program KLA. Kegiatan ini, menurut dia, merupakan
cara baru untuk meningkatkan komitmen bersama agar tidak ada lagi anak-anak di
Kota Mataram yang tidak mendapatkan haknya. “Kita tidak ingin mendengar lagi ada
anak yang tidak dapat sekolah, anak yang berada di setiap perempatan jalan,
anak yang tidak bisa mendapat buku atau seragam sekolah serta hak-hak lainnya,”
tegasnya.
Terkait dengan itu Martawang
berharap agar pembentukan gugus tugas KLA di Kota Mataram ini bisa menyatukan
komiten bersama SKPD-SKPD terkait yang memiliki program komitmen pemenuhan kebutuhan hak anak. Hal
ini tentu akan meningkatkan komitmen dan kepedulian untuk mewujudkan Kota
Mataram sebagai KLA. (fit)
Komentar