Mataram
(Suara NTB) –
Mantan
Ketua Pansus Diniyah Ta’miliyah DPRD Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman
menekankan kepada Pemkot Mataram untuk mendukung pelaksanaan Diniyah Ta’miliyah
(lembaga pendidikan Islam) di masyarakat. Salah satu bentuk dukungan yang
diharapkan adalah kepastian pos anggaran untuk program Diniyah Ta’miliyah.
Ditemui
Suara NTB di ruang kerjanya, Sabtu
(20/4) Mujiburrahman mengingatkan, jangan sampai ada kebingungan dalam penganggaran
Diniyah Ta’miliyah. Sebab, menurut dia pada rapat terakhir sebelum perda
inisiatif itu fiketok, Kabag Keuangan Setda Kota Mataram ikut hadir dan sudah
menjelaskan teknis-teknis penganggarannya. ‘’Kalau sekarang ada kebingungan,
harus segera disampaikan kepada Dewan,’’ cetusnya.
Politisi
Partai Golkar ini menegaskan, bahwa setiap Perda yang sudah diketok bersama
antara legislatif dengan eksekutif harus dijaga wibawanya. Sebab, semua ansur
sudah dibahas bersama termasuk, penganggaran. ‘’Itu yang paling sering
dibicarakan. Disitu kan yang berperan
untuk back up pelaksanaan Diniyah Ta’miliyah ini adalah Pemda, Kemenag,
pelaksana dan masyarakat. Jadi ada porsi-porsinya,’’ terang Mujiburrahman.
Kemenang,
sambung dia, sudah menyanggupi penganggaran Diniyah Ta’miliyah melalui
bantuan-bantuan yang bersifat insidentil. Bantuan yang lebih sebenarnya
diharapkan datang dari Pemkot Mataram. Sebab, pelaksanaan Diniyah Ta’miliyah sangat
seiring dan sejalan dengan visi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya.
‘’Mau pakai hibah atau Bansos selama tidak menyalahi aturan silahkan ditentukan
saja. Jangan didiamkan jalan sendiri,’’ ujarnya.
Sebetulnya,
pelaksanaan Diniyah Ta’miliyah di Mataram sudah bertahun-tahun berjalan sendiri
tanpa memdapatkan back up dana yang
sepatutnya. Sehingga keberadaan Diniyah Ta’miliyah di Mataram ini, ada yang
jalan dengan terseok-seok, ada pula yang hidup segan mati tak mau. ‘’Kita ndak mau itu. Biar dia berjalan secara
permanen,’’ imbuhnya. Lagipula pelaksanaan Diniyah Ta’miliyah sudah banyak yang
tumbuh. Tinggal bagaimana sekarang Pemkot Mataram tampil memback upnya.
Disamping
Diniyah Ta’miliyah yang sudah tumbuh, nantinya tentu akan ada yang termotivasi
untuk membentuk Diniyah Ta’miliyah. Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini meminta
kepada Pemkot Mataram supaya pelaksanaan Diniyah Ta’miliyah jangan dilepaskan
begitu saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Ia memandang Diniyah Ta’miliyah
ini sangat penting, apalagi filosofi munculnya gagasan membentuk Diniyah Ta’miliyah
karena pendidikan agama yang ada di sekolah-sekolah dirasa tidak cukup, hanya 2
jam. Semua unsurpun, katanya, mengakui itu.
Sehingga
pendidikan agama perlu ditambah melalui Diniyah Ta’miliyah. Kelompok pengajian
di rumah-rumah juga bisa disebut Diniyah Ta’miliyah. ‘’Tinggal melapor ke
bagian pembinaan atau pengawasan di Kemenag setempat. Harus terdaftar dulu di Kemenag
dan menyebut itu sebagai Diniyah Ta’miliyah barulah bisa dibantu ari segi
anggaran,’’ tandasnya. Namun demikian, pihaknya tidak berharap bisa dieksekusi
semua di tahun 2013. ‘’Mungkin karena baru diketok sehingga penganggaranya
belum masuk di APBD Kota Mataram. Mungkin nanti di APBD P atau di 2014. Kan
harus masuk dulu baru bisa dianggarkan. Kalau sekarang belum masuk kita maklumi
karena belum dianggarkan,’’ pungkasnya.
Sebelumnya,
Kabag Keuangan Setda Kota Mataram, Yance Hendra Dirra mengatakan bahwa belum
disusun perwal yang mengatur soal penganggaran Diniyah Ta’miliyah. Ia
menegaskan, kelompok pengajian yang tidak memiliki lembaga resmi tidak akan bisa
dibantu. Proposal Diniyah Ta’miliyah yang masuk nantinya kemungkinan akan
dibantu melalui dana Bansos. (fit)
Komentar